Untuk mengatasi dugaan korupsi proyek pembangunan Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Minahasa, di Sulawesi Utara pada Kementerian Dalam Negeri tahun 2011, pihak berwenang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut. Selain itu, perusahaan juga dapat memperkuat sistem pengawasan internal dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterbitkan oleh pembuat kebijakan tidak menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Perusahaan juga dapat membangun hubungan yang baik dengan publiknya, salah satunya adalah pemerintah. Adanya hubungan baik yang terjalin dengan pemerintah dapat membantu perusahaan untuk mengurangi ketidakpastian karena salah membaca peraturan, mempercepat birokrasi untuk mendapatkan perijinan, meningkatkan pemahaman satu sama lain, dan untuk mendapatkan perlindungan disaat perusahaan sedang menghadapi krisis. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan
