Salah satu bentuk e-Government yang efektif meningkatkan transparansi adalah penggunaan situs resmi pemerintah. Melalui website ini, masyarakat dapat mengakses informasi menganai kebijakan, program, anggaran, dan laporan kinerja pemerintah. Informasi tersebut harus disajikan dengan jelas dan mudah dipahami agar dapat diakses oleh masyarakat umum. Misalnya banyak pemerintah daerah yang menerapkan sistem keterbukaan informasi berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Informasi. Akses luas terhadap data ini memungkinkan masyarakat memantau langsung jinerja pemerintah.
Selain itu, aplikasi seluler dan platform digital juga dapat meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Misalnya, Daftar Pengaduan Masyarakat memungkinkan untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau masalah yang berkaitan dengan layanan publik. Sistem pelaporan yang transparan memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dan memantau tindakan pemerintah, sehingga meningkatkan akuntabilitas. Sistem penganggaran elektronik juga dapat menjadi teknologi yang meningkatkan transparansi. Sistem ini memungkinkan masyarakat mengakses dan memantau anggaran negara secara real time.
Beberapa negara dan wilayah telah memperkenalkan aplikasi dan perangkat lunak yang memungkinkan masyarakat melihat alokasi anggaran, penggunaan anggaran, dan hasil pengeluaran tersebut. Hal ini membantu mendeteksi penipuan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberi masukan.Â
Pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi masyarakat dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif. Hal ini termasuk mendidik dan memberi informasi kepada masyarakat tentang bagaimana mereka dapat berperan dalam pemantauan dan pengambilan keputusan. Melalui workshop dan seminar, masyarakat dapat memahami pentingnya partisipasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
