Mewujudkan Good and Clean Governance: Tantangan dan Peluang di Era Digital

A. Tantangan Mewujudkan Good Governance di Era Digital

Tantangan mewujudkan prinsip-prinsip good governance di era digital sangat beragam dan kompleks. Tantangan utama yang dihadapi adalah korupsi, kurangnya transparansi, dan kebijakan publik yang tidak efektif. Korupsi adalah salah satu tantangan paling mendasar bagi tata pemerintahan yang baik. 

Meskipun era digital memungkinkan pengawasan yang lebih ketat, namun risiko celah dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, misalnya sistem e-Government yang diterapkan oleh banyak otoritas seringkali masih memiliki kelemahan dalam hal pengawasan dan keamanan data. Sistem yang tidak jelas dan integrasi yang buruk antar platform digital dapat menciptakan peluang terjadinya praktik korupsi seperti penyelewengan anggaran dan penggunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.

Di era digital, masyarakat ingin dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik, namun penerapannya tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan terkait adalah sulitnya memperoleh informasi yang benar-benar transparan. 

Data dan informasi yang dipublikasikan seringkali tidak mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya, ketika lembaga pemerintah mengunggah data ke platform online, sebagian besar datanya tidak terstruktur dengan baik atau terlalu terspesialisasi sehingga sulit dipahami oleh masyarakat.

Selain itu, kesenjangan digital juga merupakan tantangan dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Masyarakat yang tidak mempunyai akses yang memadai terhadap teknologi dan internet cenderung dikucilkan dari proses pengambilan keputusan. Beberapa daerah terutama daerah terpencil masih kekurangan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pembelajaran digital dan akses informasi. 

Proses pemerintahan yang seharusnya mewakili seluruh lapisan masyarakat seringkali tidak mencerminkan suara kelompok marginal sehingga menimbulkan kesenjangan dalam partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk menerapkan kebijakan yang menjamin kesetaraan akses terhadap teknologi dan informasi bagi seluruh lapisan masyarakat.

pngtree

B. Peluang Memanfaatkan Teknologi untuk Transparansi

Penggunaan teknologi di pemerintahan, khususnya melalui e-Government dan platform digital, memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Di era digital saat ini, dimana data dan informasi mudah diakses, teknologi telah menjadi alat strategis untuk menghilangkan praktik korupsi, mempercepat pelayanan publik, dan melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Salah satu bentuk e-Government yang efektif meningkatkan transparansi adalah penggunaan situs resmi pemerintah. Melalui website ini, masyarakat dapat mengakses informasi menganai kebijakan, program, anggaran, dan laporan kinerja pemerintah. Informasi tersebut harus disajikan dengan jelas dan mudah dipahami agar dapat diakses oleh masyarakat umum. Misalnya banyak pemerintah daerah yang menerapkan sistem keterbukaan informasi berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Informasi. Akses luas terhadap data ini memungkinkan masyarakat memantau langsung jinerja pemerintah.

Selain itu, aplikasi seluler dan platform digital juga dapat meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Misalnya, Daftar Pengaduan Masyarakat memungkinkan untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau masalah yang berkaitan dengan layanan publik. Sistem pelaporan yang transparan memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dan memantau tindakan pemerintah, sehingga meningkatkan akuntabilitas. Sistem penganggaran elektronik juga dapat menjadi teknologi yang meningkatkan transparansi. Sistem ini memungkinkan masyarakat mengakses dan memantau anggaran negara secara real time.

Beberapa negara dan wilayah telah memperkenalkan aplikasi dan perangkat lunak yang memungkinkan masyarakat melihat alokasi anggaran, penggunaan anggaran, dan hasil pengeluaran tersebut. Hal ini membantu mendeteksi penipuan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberi masukan. 

Pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi masyarakat dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif. Hal ini termasuk mendidik dan memberi informasi kepada masyarakat tentang bagaimana mereka dapat berperan dalam pemantauan dan pengambilan keputusan. Melalui workshop dan seminar, masyarakat dapat memahami pentingnya partisipasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik.