PKL Dipinggirkan
Para peminjam modal sering tidak membantu dan simpati dengan kebutuhan pelaku usaha sektor informal karena ketidakmampuan mereka menyediakan jaminan yang diharuskan seperti layaknya rekan mereka di sektor formal. Pemerintah pun enggan membantu mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke desa karena menganggapnya sebagai sumber masalah kota. PKL selama ini diperlakukan sebagai subjek yang tidak dilibatkan dalam pengambil kebijakan. Langkah yang diambil pemerintah seringkali bersifat punitif, represif dan berjangka pendek. Seperti pelarang berjualan, sanksi, pengusiran, penangkapan dan penyitaan peralatan dan barang dagangan PKL.
Padahal, penggusuran yang bersifat hukuman (punishment) itu sebenarnya dimaksudkan untuk menghasilkan efek jera (kapok) kepada PKL. Tetapi alih-alih menyelesaikan masalah, penggusuran hanya menimbulkan permasalahan baru. PKL yang diusir kemudian akan berpindah ke lokasi lain yang dianggap lebih strategis, sehingga terjadi pemadatan PKL dalam jumlah banyak pada suatu lokasi tertentu.
Sementara itu, beberapa PKL bahkan tetap nekad berjualan di lokasi lama dan bermain kucing-kucingan dengan aparat. Tindakan represif yang dilakukan aparat kemudian hanya menumpuk rasa marah yang mendalam yang sewaktu-waktu dapat meledak, sehingga mengakibatkan perlawanan dari PKL baik secara individual maupun kolektif. Perlawanan ini yang justru akan menimbulkan karegian material yang lebih besar lagi serta mengeluarkan lebih banyak waktu, tenaga dan biaya.
Pada masa revolusi fisik 1945, PKL mempunyai peran penting dalam upaya mewujudkan kemerdekaan. Mereka berfungsi sebagai penyalur bantuan, pengiriman bantuan senjata, dan pesan-pesan rahasia. Mengingat pentingnya PKL pada perjuangan kemerdekaan, sudah seharusnya PKL tidak dipinggirkan.
Selain itu PKL juga bersifat mandiri dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sektor informal memberikan kontribusi yang positif dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah. Sekitar 54,9 juta orang di Indonesia menggantungkan dirinya kepada sektor informal. Oleh karena itu, penyitaan peralatan dan barang dagangan justru mematikan ekonomi kerakyatan yang mana penduduk dengan kelas ekonomi menengah ke bawah bersandar kepadanya. Tindakan represif pemerintah selama ini bertentangan dengan komitmen pemerintah yang (katanya) hendak memberantas kemiskinan.
[caption caption="PKL di area kota tua Jakarta (Foto : Bidik Fakta)."]
Lagipula, masyarakat formal sebenarnya telah memberikan ruang kepada sektor informal sejak berabad-abad. Perdagangan informal dianggap sebagai ciri budaya dan tata kebiasaan kota. Hal itu nampak dari sinergisnya sektor formal dan informal. Sektor informal sering menjadi pemenuhan kebutuhan hidup dengan harga yang relatif terjangkau. Kita lihat saja para pegawai plaza (terkadang dengan bosnya juga) yang pada jam istirahatnya pergi mendapatkan makanan yang lebih murah. Selain itu, PKL seringkali menawarkan persaingan yang sehat kepada pedagang kios, sehingga menciptakan roda perekonomian yang lebih dinamis.
PKL juga salah satu mata rantai yang penting bagi industri. Dr. Ali (2013), menjelaskan bahwa keberadaan pedagang kaki lima sangat membantu setiap perusahaan yang produknya beredar di pasaran Indonesia. Hal ini bisa dilihat ketika PKL menjajakan dagangan yang merupakan hasil produksi dari perusahaan besar kepada masyarakat umum. Cara kerja para pedagang kaki lima itulah yang akhirnya membuat perusahaan-perusahaan tersebut bisa bertahan bahkan meraih keuntungan yang cukup besar, karena jika produk-produk perusahaan tersebut tidak tersalur atau tidak diserap oleh konsumen, tentu saja perusahaan tersebut bisa bangkrut atau terancam gulung tikar.
Ruang Publik yang Adil untuk PKL
Mengingat pentingnya sektor informal khususnya PKL, kita perlu merubah tindakan represif yang telah dilakukan selama ini dengan tindakan yang lebih persuasif. PKL juga harus dilibatkan dalam pengambilan kebijakan dan setiap keluhan dan aspirasi PKL juga harus ditampung dan ditindaklanjuti. Pembinaan, tendanisasi, dan bantuan modal lunak perlu dilakukan.
