Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diinisiasi oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, resmi diluncurkan pada Senin, 6 Januari 2025.
Program ini dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak di seluruh Indonesia, terutama di wilayah yang membutuhkan, mendapatkan asupan gizi yang memadai guna mendukung proses belajar mereka.
Pada tahap awal, MBG telah dilaksanakan di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Salah satu wilayah di Indonesia bagian timur yang menjadi target program ini adalah Provinsi Maluku.
Pelaksanaan perdana MBG di Kota Ambon, Maluku, dimulai dengan distribusi makanan sejak pukul 07.30 WIT di berbagai sekolah, memberikan semangat baru bagi para siswa dan orang tua.
Antusiasme Guru dan Siswa di Ambon, Maluku
Salah satu lokasi pelaksanaan MBG di Kota Ambon adalah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Muhajirin. Makanan bergizi tiba di sekolah ini sekitar pukul 10.00 WIT dan langsung disambut antusias siswa dan guru.
Kepala Sekolah MTs Al Muhajirin, Mirna Saali, mengapresiasi inisiatif ini, menilai program ini mampu memberikan dampak positif pada kesehatan siswa selama proses pembelajaran.
Sebanyak 346 siswa di sekolah ini menjadi penerima manfaat pada hari pertama pelaksanaan MBG.
Selain MTs Al Muhajirin, ada 14 sekolah lain di Kota Ambon yang menerima manfaat program MBG, meliputi jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama.
Beberapa sekolah tersebut antara lain TK Al Mansuro, TK Kartika, MIT Mutiara Bangsa, MIN 2 Ambon, hingga SMPN 24 Ambon dan SMPN 16 Ambon.
Pada pelaksanaan perdana MBG di Ambon, menu yang disajikan mencerminkan kekayaan hasil laut Maluku.
Para siswa menikmati nasi yang dilengkapi dengan sepotong ikan cakalang, tahu goreng, sayur jagung buncis, dan potongan semangka sebagai pencuci mulut.
Makanan tersebut dihidangkan menggunakan nampan stainless steel, dengan air mineral 200 mililiter sebagai pelengkap.
Koordinasi dan Tantangan Logistik di Maluku
Di Provinsi Maluku, pelaksanaan MBG dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan dukungan dari TNI Angkatan Darat.
Mayoritas menu makanan untuk program ini dimasak di dapur yang dibangun di satuan-satuan milik Komando Daerah Militer (Kodam) XV/Pattimura. Setelah selesai dimasak, makanan kemudian didistribusikan ke sekolah-sekolah.
BGN menetapkan harga menu MBG sebesar Rp 10.000 per porsi, namun anggaran disesuaikan menjadi Rp 11.000 untuk memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi makanan yang disajikan.
Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga memastikan kualitas nutrisi yang diterima siswa.
Meskipun pelaksanaan hari pertama program MBG di Ambon berjalan lancar, tantangan tetap ada, terutama dalam aspek logistik.
Perhatian khusus diperlukan untuk memastikan distribusi makanan tepat waktu, terutama di wilayah terpencil yang sulit dijangkau.
DPRD Provinsi Maluku menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar program ini berjalan dengan baik dan tidak mengalami kendala di kemudian hari, mengingat dampaknya yang signifikan bagi masa depan generasi muda.
Harapan untuk Pemerataan MBG di Maluku
Sebagai salah satu provinsi kepulauan terbesar di Indonesia, Maluku memiliki luas wilayah mencapai 46.914,03 km dan terdiri dari 11 wilayah administratif yang meliputi 9 kabupaten dan 2 kota.
Dengan jumlah penduduk sebanyak 1,8 juta jiwa berdasarkan Sensus Penduduk 2020, tantangan distribusi program MBG di Maluku tidak dapat diabaikan.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Saparua di Kabupaten Maluku Tengah.
Saparua terletak di Pulau Saparua, yang berjarak sekitar 1 hingga 3 jam perjalanan laut dari Kota Ambon, tergantung jenis transportasi yang digunakan.
Sebagai wilayah dengan hasil perkebunan dan laut yang melimpah, Saparua memiliki potensi besar untuk mendukung keberlanjutan program MBG.
Saya sendiri sedang berada di Saparua dan menikmati kekayaan alamnya, termasuk ikan segar yang hampir setiap hari tersedia di meja makan.
Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya lokal dapat dioptimalkan untuk mendukung program MBG di wilayah ini.
Dengan hasil kebun seperti sayuran dan buah-buahan yang melimpah, serta hasil laut yang mudah didapatkan, pelaksanaan MBG di Saparua bukanlah hal yang sulit.
Namun, hingga saat ini, Saparua belum termasuk dalam daftar wilayah penerima manfaat program MBG.
Pertanyaannya, kapan giliran Saparua dan wilayah lainnya di Maluku Tengah menikmati manfaat program ini?
Pentingnya Pemerataan dan Pengawasan MBG
Program Makan Bergizi Gratis adalah langkah nyata pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.
Namun, untuk memastikan manfaatnya dirasakan secara merata, diperlukan perencanaan yang matang dan pengawasan yang berkelanjutan.
Bagi wilayah-wilayah yang belum menerima manfaat MBG, seperti Saparua, pemerintah diharapkan dapat segera memperluas cakupan program ini.
Optimalisasi hasil bumi lokal juga dapat menjadi solusi untuk menekan biaya distribusi dan memastikan keberlanjutan program.
Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam pelaksanaan MBG sangat penting. Dengan melibatkan petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi siswa tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
Penutup: Harapan untuk Masa Depan
Peluncuran Program Makan Bergizi Gratis di Kota Ambon adalah awal yang menjanjikan bagi perbaikan kualitas hidup generasi muda Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah yang membutuhkan.
Namun, langkah ini tidak boleh berhenti di sini. Pemerintah perlu terus memperluas cakupan program dan memastikan pelaksanaannya berjalan efektif di seluruh pelosok negeri, termasuk di Kecamatan Saparua.
Dengan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak, kita dapat berharap bahwa program MBG tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan siap membangun Indonesia.
Referensi:
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
