Namun, logistik bukanlah satu-satunya masalah. Ada juga potensi kendala dalam hal pengawasan kualitas makanan yang disajikan.
Pemerintah harus memastikan bahwa makanan yang diberikan memenuhi standar nutrisi yang telah ditetapkan, sehingga benar-benar mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.
Pengawasan ketat harus dilakukan agar tidak ada penyalahgunaan anggaran atau penurunan kualitas makanan.
Pengadaan makanan yang berkualitas rendah atau bahkan tidak sesuai standar gizi bisa mengurangi dampak positif dari program ini.
Selain itu, kebiasaan makan siswa juga bisa menjadi tantangan. Banyak anak yang mungkin tidak terbiasa dengan pola makan sehat dan lebih memilih makanan instan atau junk food.
Oleh karena itu, program edukasi gizi perlu dijalankan bersamaan dengan program makan bergizi gratis ini, sehingga anak-anak tidak hanya menerima makanan, tetapi juga belajar mengenai pentingnya pola makan sehat.
Dukungan Publik
Kebijakan makan siang gratis ini mendapat dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat, terutama orang tua siswa dan kalangan pendidikan.
Banyak orang tua yang merasa terbantu dengan adanya kebijakan ini karena mereka tidak perlu lagi memikirkan biaya untuk makan siang anak-anak mereka.
Di samping itu, kebijakan ini juga dipandang sebagai langkah positif dalam upaya mengurangi angka anak kurang gizi di Indonesia, yang masih menjadi salah satu masalah utama di beberapa daerah.
Namun, dukungan publik saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan kebijakan ini. Partisipasi aktif dari masyarakat, terutama dalam mendukung pelaksanaan dan pengawasan program, sangat penting.
Salah satu cara untuk memastikan program ini berjalan dengan baik adalah dengan melibatkan komunitas sekolah dalam proses pengawasan distribusi dan kualitas makanan.
