Penerapan jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) di area yang memiliki fasilitas transportasi umum lengkap, merupakan pendekatan yang visioner dalam mengelola lalu lintas perkotaan.
Dalam konteks ini, Penjabat Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Heru Budi Hartono, melihat ERP sebagai alat yang melengkapi jaringan transportasi yang sudah ada di kota, terutama setelah cakupan transportasi umum, seperti yang menghubungkan Lebak Bulus hingga Ancol, benar-benar terpenuhi.
Dari sudut pandang kebijakan, tentu ini merupakan strategi yang pragmatis. ERP dapat menjadi insentif kuat bagi warga untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum, sehingga mengurangi kemacetan di area-area utama.
Namun, keberhasilan ini tentu sangat bergantung pada kekuatan opsi transportasi umum yang tersedia. Kelengkapan dan keandalan layanan, termasuk Transjakarta, Mass Rapid Transit (MRT), dan Light Rail Transit (LRT), harus terjamin agar masyarakat tidak merasa dirugikan karena tidak memiliki alternatif yang memadai.
Tulisan ini mencoba untuk melihat keuntungan, tantangan dan kekhawatiran apabila kebijakan ERP diterapkan di DKJ.
Keuntungan ERP di Zona dengan Fasilitas Transportasi Lengkap
Kita tahu bahwa salah satu pokok masalah di Jakarta yang belum kunjung teratasi sampai saat ini adalah kemacetan. Nah, manfaat utama ERP di area yang sudah dilayani dengan baik adalah pengurangan kemacetan itu sendiri.
Dengan mengenakan biaya pada kendaraan yang memasuki zona tertentu, sistem ini mendorong pengurangan penggunaan mobil pribadi yang tidak perlu, sehingga menciptakan aliran lalu lintas yang lebih lancar.
Kota-kota seperti Singapura dan London telah berhasil menerapkan sistem serupa, yang menunjukkan penurunan volume lalu lintas yang sangat signifikan.
Manfaat signifikan lainnya terletak pada dampak lingkungan. Pengurangan penggunaan kendaraan pribadi berarti emisi yang lebih rendah, yang berkontribusi pada kualitas udara yang lebih baik dan sejalan dengan inisiatif hijau kota.
Di kota-kota di mana infrastruktur transportasi dapat menampung tambahan penumpang, ERP dapat mempercepat peralihan menuju masa depan perkotaan yang lebih berkelanjutan dan kurang bergantung pada kendaraan pribadi.
Tantangan dan Kekhawatiran
Namun, di sisi yang lain, kebijakan ini tentu akan sangat berisiko menimbulkan dampak sosial yang tidak diinginkan.
Meskipun ERP bertujuan mengurangi kemacetan, kebijakan ini berpotensi lebih memengaruhi mereka yang mengandalkan kendaraan pribadi karena kenyamanan atau kurangnya akses transportasi umum langsung dari rumah ke tempat kerja mereka.
Meskipun transportasi umum melayani sebagian besar area utama di Jakarta, masalah konektivitas jarak pertama dan terakhir tetap menjadi tantangan. Orang-orang yang tinggal di area yang tidak tercakup secara memadai oleh transportasi umum mungkin merasa dirugikan.
Selain itu, penerapan ERP membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur, baik untuk sistem itu sendiri maupun jaringan transportasi umum yang menjadi andalannya.
Karena itu, pemerintah harus memastikan terlebih dahulu bahwa layanan transportasi tetap terjangkau dan efisien agar ERP menjadi alternatif yang masuk akal dibandingkan kendaraan pribadi.
Kesimpulan
Sebagai penutup: Usulan penerapan ERP di zona-zona transportasi umum yang sudah dilayani dengan baik di Jakarta adalah upaya yang cermat untuk mengatasi kemacetan perkotaan.
Namun, keberhasilannya akan bergantung pada seberapa baik infrastruktur transportasi kota siap menampung peralihan besar dalam kebiasaan berkomuter.
Pembuat kebijakan dalam hal ini Pemprov DKJ harus memastikan bahwa transportasi umum tidak hanya lengkap, tetapi juga nyaman dan dapat diandalkan sebelum melanjutkan dengan inisiatif ini.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H