Selain faktor hukum, tentu perubahan sosial dan budaya juga berperan penting.
Dalam beberapa dekade terakhir, pandangan masyarakat terhadap peran perempuan dalam kehidupan publik dan politik telah berkembang.
Di banyak daerah, perempuan tidak lagi dipandang hanya dalam peran tradisional sebagai ibu rumah tangga atau pendukung di belakang layar, tetapi sebagai pemimpin yang berpotensi.
Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya perempuan yang menduduki posisi strategis di berbagai sektor, baik di pemerintahan maupun di sektor swasta.
Ketiga, Peran Media dan Platform Digital
Di era digital seperti saat ini, media sosial dan platform online telah menjadi sarana efektif bagi perempuan untuk membangun profil politik mereka.
Dengan media sosial, calon-calon perempuan dapat langsung berinteraksi dengan masyarakat, menyuarakan pandangan, serta memperlihatkan kemampuan mereka dalam menangani isu-isu lokal.
Media ini juga membantu mengurangi ketergantungan pada struktur politik tradisional yang sering kali didominasi laki-laki, dan memungkinkan perempuan lebih mudah mendapatkan dukungan publik.
Keempat, Dukungan dari Organisasi Perempuan
Berbagai organisasi perempuan juga telah berperan dalam membina kader-kader perempuan untuk terjun ke dunia politik.
Organisasi perempuan seperti Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Perempuan Amanat Nasional (PUAN) berfokus pada pemberdayaan politik perempuan, memberikan pelatihan, pendampingan, serta akses ke jaringan politik yang lebih luas.
Dukungan ini memungkinkan perempuan untuk lebih percaya diri maju dalam pemilihan kepala daerah, serta memperlengkapi mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bertarung dalam kompetisi politik yang keras.
Kelima, Meningkatnya Partisipasi Pemilih Perempuan
Keterlibatan perempuan sebagai pemilih juga meningkat dari waktu ke waktu.
