Program makan bergizi gratis (sebelumnya bernama program makan siang gratis) presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dipastikan bakal mulai dijalankan pada 2025 mendatang.
Kita tahu bahwa pemerintahan Joko Widodo sudah menetapkan anggaran yang akan digelontarkan untuk merealisasikan program unggulan Prabowo-Gibran tersebut.
Anggaran yang sudah ditetapkan di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mencapai angka Rp 71 triliun.
Jumlah tersebut jauh lebih kecil daripada rencana awal yang disusun oleh Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yaitu sebesar 450 triliun.
Pada awalnya, bujet makan bergizi gratis diperkirakan sebesar Rp15.000 hingga Rp21.000 per anak, namun angka itu belakangan dikabarkan bakal berubah menjadi lebih rendah.
Adapun kabar mengenai anggaran makan bergizi per anak berpotensi turun disampaikan oleh Ekonom Verdhan Sekuritas, Heriyanto Irawan. Dia mengaku bahwa kabar itu didapat setelah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.
Dalam acara Market Oulook 2024 yang digelar secara hibrida itu, dia menceritakan bahwa tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makan per hari dari Rp15.000 atau Rp21.000 menjadi Rp9.000 atau Rp7.500.
Merespons kabar tersebut, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa program makan siang gratis memang akan mengikuti anggaran yang dialokasikan dalam APBN dan implementasinya bersifat fleksibel. (Sumber: KOMPAS.com).
Pertanyaan kemudian muncul di sini, apakah bujet Rp9.000 atau Rp7.500 per anak bakal mampu memberi makanan bergizi gratis bagi seluruh anak Indonesia? Dengan bujet segitu, bisakah pemerintahan Prabowo-Gibran sanggup menuntaskan masalah stunting di Indonesia?
Bujet Rp 9.000 atau Rp 7.500 Per Anak, Yakin Cukup?
Pengurangan bujet memang dimaksudkan untuk menghemat anggaran Rp 71 triliun tahun pertama dan supaya semakin banyak siswa yang merasakan manfaatnya.
Opsi pemangkasan itu tentu bukan sesuatu yang buruk. Akan tetapi, sudahkah kebijakan tersebut telah mempertimbangkan harga bahan pokok di pasar? Sebab, kita tahu harga bahan pokok di Indonesia cenderung tidak stabil tiap tahun, kadang naik, kadang turun.
Berdasarkan pantauan VIVA.co.id (17/7/2024), harga komoditas pangan terpantau mengalami kenaikan. Beberapa komoditas itu di antaranya bawang putih, beras, cabai merah besar, cabai rawit hijau, cabai rawit merah, daging ayam, daging sapi, telur ayam, hingga minyak goreng kemasan.
Tentu saja, kenaikan komoditas pangan berpengaruh besar pada biaya makan bergizi per porsinya, sehingga perlu dipertimbangkan.
Seandainya, biaya makan anak per porsinya tetap Rp 9.000 atau 7.500, maka anak tersebut hanya bisa mendapat secuil nasi putih/uduk, sepotong tempe setipis kartu ATM, dan sedikit sayur hijau, tidak termasuk daging dan buah.
Memang sih, tetap bergisi makan sayur dan tempe, tapi yakin gizinya cukup bagi si anak? Yakin kalau si anak bakal kenyang dan bisa mengikuti pelajaran pagi itu dengan baik?
Saya kok tidak yakin ya, program makan bergizi gratis ini bakal berjalan sukses, jika bujet per anak adalah Rp 9.000 atau Rp 7.500.
Idealnya Sih Rp15.000 atau Rp21.000 Per Anak, Ini Baru Cukup
Di awal-awal kampanye, Prabowo-Gibran sempat memasang tarif makan per anak adalah Rp 15.000 hingga Rp 21.000. Simulasinya sudah dilakukan di beberapa sekolah negeri di Indonesia dan sukses.
Mari kita melihat menu apa saja yang bakal didapat anak dengan bujet Rp 15.000 atau Rp 21.000 dan Apakah gizinya terpenuhi?
Dengan bujet segitu, si anak sudah mendapatkan makanan dalam beragam pilihan seperti nasi ayam, nasi semur telur, siomay dan gado-gado, dilengkapi dengan sayur dan buah.
Jika melihat varian makanannya, maka kalori dan gizinya tentu saja masuk, anak pun jadi kenyang, sehingga dapat mengikuti kelas dengan baik pada pagi itu.
Saya kira, idealnya untuk bujet makanan bergizi per anak adalah Rp 15.000 hingga Rp 21.000. Ini sudah paling standar bagi anak-anak yang tinggal di kota. Kalau yang tinggal di daerah terpencil barangkali dapat lebih murah.
Kalau akhirnya terpaksa dipotong demi menghemat anggaran APBN, maka sebaiknya kita lupakan saja program unggulan Prabowo-Gibran ini, sebagaimana yang disuarakan oleh Kompasianer Efwe.
Biarkan saja anggarannya digunakan untuk program yang lain, yang barangkali lebih urgen daripada program makan bergizi gratis. Daripada tetap dijalankan, tapi tidak berjalan sukses. Bila tidak suskes, bukankah negara akan rugi?Â
Sebagai kesimpulan: memang diakui bahwa anggaran untuk program makan bergizi gartis ini terbatas yaitu Rp 71 triliun pada tahun pertama, tapi bukan berarti harus dipangkas menjadi lebih rendah.
Daripada memangkasnya, mendingan pemerintahan Prabowo-Gibran mencari cara/alternatif lain, sehingga bujet Rp 15.000 atau Rp 21.000 per anak tidak dipotong.
Seharusnya ditambahkan ya, mengingat harga bahan pokok di pasar semakin hari semakin melambung tinggi, bukannya dipotong.
