Begitu juga dengan besarnya aktivitas ekonomi pada tiga wilayah tersebut, ribuan pabrik, jutaan tenaga kerja, serta bertumpuknya para pengusaha yang siap mendukung langkah-langkah pemerintah maupun partai politik yang dapat merebut “hati” atau mungkin menjadi pemegang yurisdiksi sah yang “mengikat” mereka.
Berlanjut juga dengan pembangunan dan karakteristik daerah “vital” tersebut, dimana akan ada banyaknya proyek pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan, terutama bagi pemerintah yang harus melaksanakan program kerja mereka sesuai target, mendukung penting dan strategisnya wilayah tersebut untuk dipimpin.
Dengan mempertimbangkan konsiderasi-konsiderasi di atas, dapatlah dipahami bahwa dua kubu politik tersebut berusaha dengan gencar-gencarnya untuk meraih kemenangan dan menempatkan kader mereka sebagai pemimpin dari wilayah yurisdiksi tersebut. Hal itu mengingat dengan “menguasai” wilayah-wilayah tersebut, berarti menguasai titik strategis yang nantinya amat sangat mendukung rencana atau program yang akan dijalankan.
Posisi politik kubu PDIP yang saat ini masih “kelabu” antara bagian dari Pemerintah atau Oposisi tidak mengurangi gelora mereka untuk kembali “berkuasa” dalam Pilkada 2024.
Sebelumnya, posisi PDIP yang tidak mendapatkan representasi di Kabinet Merah Putih mungkin menjadi salah satu pukulan telak yang bisa menggiring PDIP ke posisi sebagai oposisi daripada pemerintah selayaknya zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun belum ada sinyal kuat maupun deklarasi resmi dari internal PDIP.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto masih menyebut bahwa partainya tetap mendukung “kebijakan politik negara yang sesuai konstitusi” memantapkan posisi PDIP yang masih mencari “leverage” atau daya tawar untuk bernegosiasi dengan kubu KIM Plus terkait posisinya kedepan. Salah satu upayanya adalah berjuang melalui Pilkada, kembali menempatkan kadernya sebagai pemimpin di wilayah-wilayah yurisdiksi mulai dari Walikota hingga Gubernur.
Tekad PDIP untuk keluar sebagai “juara” pada Pilkada yang akan datang sangat terlihat dengan usaha mereka untuk tetap mempertahankan lumbung suara mereka pada wilayah-wilayah yang mereka anggap “vital” bagi posisi mereka. Fokus kampanye pada wilayah seperti DKI Jakarta serta Jawa Tengah yang juga merupakan basis utama pergerakan kepartaian PDIP semakin hari semakin dikembangkan hingga menuju hitungan hari. Dari gerakan yang semakin besar dan pengorbanan yang terus terjadi, nampaknya Kubu KIM Plus juga menyadari makna rahasia dari pergerakan tersebut. Pada Pilkada ini, PDIP sangat paham bahwa mereka telah kalah untuk proses parlemen, dan sekarang sedang memperjuangkan pengaruh mereka pada cabang “eksekutif” negara sebagai usaha akhir untuk mempertahankan elektabilitas dan posisi mereka. Dapatlah kita takar secara sederhana bahwa Pilkada 2024 dapat disebut sebagai “Ujian Akbar” bagi PDIP dan koalisinya agar dapat tetap bertahan dan relevan untuk tahun-tahun berat yang akan datang.
Sementara PDIP berjuang untuk mempertahankan posisi mereka sekuat mungkin, Prabowo, Gerindra dan KIM Plus berusaha untuk mencapai konsolidasi dan integrasi politik dari tingkat wilayah yurisdiksi terkecil hingga ke pusat. Sebagai rezim pemerintah yang baru, tentunya menjamin stabilitas dan konsolidasi pusat-daerah merupakan kunci untuk melaksanakan program lain kedepannya.
Dengan menempatkan kader atau orang mereka sebagai kepala daerah di berbagai wilayah, akan sangat mudah bagi Prabowo untuk menjalankan kebijakannya yang akan dilaksanakan di daerah tersebut karena dukungan langsung yang diberikan pemerintah daerah tersebut. Berbagai atensi-atensi akan dengan mudah dijalani dan sesuai target bila yang bergerak secara langsung dilapangan all president's men.
Selain itu, konsolidasi jaringan politik di berbagai lingkup dan lapisan masyarakat bagi KIM Plus setidaknya untuk 5 tahun kedepan apabila memenangkan Pilkada adalah suatu hal yang dapat dijamin fungsi dan manfaatnya. Dengan menguasai Pilkada 2024, KIM Plus juga dapat memecah kekuatan politik PDIP pada masa yang akan datang, memperlemah posisinya agar dapat digunakan dalam meja “negosiasi” yang mungkin datang tidak lama setelah Pilkada 2024 selesai.
