Tanah Air - Tidak lebih dari 2 bulan lamanya setelah sumpah amanat jabatan bagi Presiden dan Wakil Rakyat bergema di senayan, setelah pemilu yang amat sangat menguras materil serta immateril, gelanggang tempur politik kembali dibuka untuk kembali mengguncang Indonesia.
Dalam hari-hari yang akan datang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung tahun ini akan menjadi fokus utama khalayak ramai. Pesta demokrasi kedua pada tahun ini akan diadakan pada 545 daerah yurisdiksi di Indonesia, dengan terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota/kotamadya.
Ukuran pemilihan yang raksasa tersebut menjadi cerminan dari pemilu pada awal tahun, namun akan dipenuhi oleh intrik serta konflik yang mengikuti dinamika politik masing-masing daerah. Tiap-tiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik berbeda baik dari adat-budaya, sosial, tingkat ekonomi, serta tentunya para tokoh-tokoh dan aktor politik di dalamnya.
Keberagaman tersebut akan menjadi medan laga bagi para aktor politik untuk kembali menentukan rencana-rencana strategis yang akan dilaksanakan. Pemilu dan Pilpres telah menghasilkan keadaan dimana Prabowo-Gibran menjadi Presiden-Wakil Presiden dan mayoritas kursi parlemen dipegang oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, meskipun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih menjadi partai dengan kursi terbanyak di parlemen.
Seolah menyambut keadaan baru tersebut, Pilkada 2024 akan menjadi ajang dimana mereka memastikan faktor kunci untuk rencana mereka pada 2024-2029 terlaksana, dengan menempatkan kader-kader mereka sebagai pemimpin di daerah untuk menunjang rencana masing-masing pihak.
Begitu juga dengan mereka yang telah menggenggam tongkat kekuasaan sebelumnya, para “Raja-Raja Kecil” akan dengan gelora menggebu-gebu memastikan dinasti politik yang mereka bangun terus berjalan kepada generasi selanjutnya. Tantangan tersebut kembali jatuh kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk memastikan Pilkada memenuhi asas-asas yang sesuai dengn Pancasila dan nilai-nilai demokrasi Indonesia.
Perebutan Titik Strategis Masa Depan
Sebagai Negara yang berbentuk “Kesatuan,” merupakan suatu jaminan yang sangat optimal apabila Pemerintah Pusat memastikan Pemerintah Daerah untuk dapat berkoordinasi, bersinergis, serta bekerja sama dalam mencapai tujuan-tujuan dalam lingkup nasional. Keadaan yang stabil tersebut merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh Pemerintahan Prabowo Subianto dalam Pilkada 2024.
Prabowo dan partainya, Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) serta jajaran partai KIM Plus telah menyusun keputusan-keputusan strategis yang dituangkan dengan pasangan calon kepala daerah yang akan maju di berbagai wilayah baik dari tingkat Gubernur, Bupati, maupun Walikota.
Bahkan dalam beberapa wilayah yang dapat diperhitungkan sebagai “wilayah vital” dimana sarat sekali fungsi yang dapat didapatkan pemegang kendali dalam yurisdiksi wilayah tersebut, Prabowo terjun langsung untuk mengendorse “juaranya” dalam pilkada. Langkah tersebut memicu banyak kontroversi yang kembali menuduh tidak etisnya seorang Presiden untuk berkampanye dan tuntutan untuk bersikap netral semakin bergaung.
DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Bali merupakan salah satu wilayah yang dapat dianggap “vital” bila diperhatikan dari aktivitas kedua kubu politik yang berlawanan tersebut. Sebelumnya perlu diperhatikan bahwa ketiga daerah tersebut merupakan daerah yang berpopulasi besar, dimana di dalamnya berkembang pengaruh partai-partai yang menancapkan pengaruhnya dalam berbagai lingkup yang ada.
Baik secara sosial melalui kegiatan kemasyarakatan, kegiatan agama, serta yang sejenis. Semua upaya diatas akan menghasilkan kekuatan massa yang menjadi bahan bakar utama partai politik, suara-suara yang dapat digiling menjadi parliament threshold atau elektabilitas lain di masa depan.
