Saya banyak membaca di berbagai media (medsos, online atau media masa lainnya) tentang hal ini, membaca tentang 'defense' pemerintah dan para pendukung Jokowi dan pula para yang mengaku-aku telah berpikir objektif jika ini bukanlah salah pemerintah, dan apalagi sampai menyalahkan Jokowi! Argumen yang dibangun pemerintah dan para yang mengaku-aku objektif dengan 'seolah' membela Jokowi sebenarnya dapat dengan mudah kita berikan gradiennya dalam sebuah analogi.
Pembela Jokowi yang 'melemparkan' argumen seperti, bukanlah Jokowi yang membakar hutan jadi kenapa menyalahkan Jokowi?, lagi pemerintah sudah melakukan semua cara agar musibah asap ini dapat segera berakhir namun memang semuanya memang belum berhasil, mereka pun berlomba-lomba untuk menyalahkan pemda dengan lambannya respons mereka.
Meraka pun beragumen jika tempat terbakarnya hutan adalah lahan gambut dimana mempunyai kesulitan tingkat dewa dalam memadamkannya jika sudah terbakar, setiap tahun kebakaran ini terus terjadi hanya saja tahun ini diperparah oleh elnino dan lainnya. Dan malah ada yang mengaitkan ini dengan maraknya korupsi yang terjadi di daerah dalam konteks pembukaan lahan.
Saya akan mencoba menjawab itu dengan sebuah analogi; Jika sebuah perusahaan telekomunkasi A kedapatan sambungan data internet, streaming video dan voicenya (triple-play) terganggu akibat delay yang terlalu lama yang menyebabkan kualitas telekomunikasi itu terganggu dan mengalami penurunan kualitas yang cukup significant seperti data internet yang lambat dan sering puts, streaming video yang putus-putus dan atau komunikasi voice yang banyak terdengar noise dan juga sering mati dengan sendirinya.
Padahal, kejadian seluruhnya tersebut sesungguhnya yang terjadi adalah akibat dari sub-kontraktor dari perusahaan A tersebut salah dalam memilih vendor yang kurang berkualitas dalam memasang sistem DNS. Yah, ini sebenarnya hanyalah masalah inkompetensi dari vendornya dalam memaintenance sistem DNS-nya.
Namun apa yang terjadi di mata para pelanggan? Ketika itu terjadi maka semua pelanggan akan menyalahkan perusahaan A yang kebetulan dipimpin oleh x memang perusahaan telekomunikasi yang tidak becus dalam mengelola sistem telekomunikasinya bukan? Pelanggan tidak tahu apa itu sistem DNS, apa itu kompleksitas sistem telekomunikasi, dan memang pelanggan tidak mau tahu dan tidak perlu tahu. Yang mereka tahu adalah mereka sudah membayar untuk mendapatkan layanan perusahaan A tersebut bukan?
Namun jelaslah, siapa yang memilih vendor itu, siapa yang mengevaluasi dari hari ke hari vendor tersebut dan siapa pula yang mengijinkan vendor itu terus bekerja di perusahaan A? Ini adalah kesalahan manajemen dan SOP yang fatal yang dilakukan perusahaan A dalam memilih vendornya sebagai mitra.
Lalu apa yang akan dilakukan perusahaan A terhadap vendor tersebut? Biasanya dalam SLA sudah ditulis jika sebuah vendor wanprestasi maka akan dikenakkan pinalti dan atau diberhentikan kerjasamanya.
Begitu pula yang terjadi di negara ini wahai semua yang membabi buta dalam 'membela', dengarkanlah mereka yang sebenarnya juga sebagian besar pemilih Jokowi. Seperti mereka jelas tidak mau tahu kompleksitas monoter, namun jika kurs rupiah terus merosot dan anda malah menyalahkan hal-hal diluar stockholder dan anda mengamininya dengan terus berkata jika Jokowi tidak salah, saya mempertanyakan logika anda dalam berpikir.
Pun dalam konteks ini, mereka para rakyat kecil itu tidak tahu jika kenyataannya para pembuka lahan adalah juga dapat disebut sebagai vendor-vendor dari negara ini dalam membangun sebuah sistem pemerintahan yang ujung-ujungnya atau tujuannya adalah mensejahterakan mayoritas rakyat negeri ini.
Dan jika vendor tersebut wanprestasi terhadap negeri ini, apa sebenernya yang terjadi? Pastinya ada yang salah dalam perekrutan vendor tersebut, ada yang salah dalam memonitor vendor tersebut, ada yang salah dalam SOP negeri ini dan pula ada yang salah dalam memimpin negeri ini.
