Ada Apa dengan KPUD DKI dan Ahok?

Sebagaimana kita ketahui pilkada DKI harus masuk babak plaf off, antara pasangan no urut 2 dan no urut 3. KPUD DKI sudah memastikan akan ada pemilihan putaran ke 2. Pasarangan yang akan bertarung adalah pasangan Basuki-Djarot dan pasangan Anies Sandi.

Persiapan menjelang pertandingan ini begitu semarak, baik media digital, online, maupun media sosial begitu bergemuruh. Pertandingan yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 april 2017 ini sungguh akan sangat dinanti nantikan oleh warga Jakarta. Riuh rendah ini semakin gaduh dengan wacana KPUD DKI yang akan akan mengadakan kampanye menjelang putaran play off ini. Isu ini sangat kontroversial sebenarnya. Ada Apa dengan KPUD DKI??

silahkan baca link ini

http://megapolitan.kompas.com/read/2017/03/02/19061771/tim.ahok-djarot.masih.pertanyakan.adanya.kampanye.pada.putaran.kedua

Sebagaimana kita ketahui coblosan putaran ke 2 nanti merupakan satu bagian keseluruhan yang tak terpisahkan dengan proses  pilkada yang lalu. Semua aturan pilkada telah dibuat dan disepakati oleh semua pihak untuk ditaati. Namun ada yang aneh dengan KPUD DKI, yakni ingin mengadakan masa kampanye lagi di putaran ke 2 ini. Berbagai alasan dikemukan, berbagai celah UU dicari, yang pada intinya seolah olah ingin bersikap adil kepada semua pasangan calon yang ikut bertanding. Sepertinya ide dan alasan yang dimunculkan adalah logis. Padahal aturan yang telah disepakati sejak awal tidak mengakomodasi kampanye pada putaran ke 2 ini, ada sesuatu yang ganjil disini. ada aroma bau amis disini

AROMA BAU AMIS PELAKSANA PILKADA DKI

Ibarat pertandingan sepakbola, misalnya UEFA champion league yang menganut pertandingan yang berakhir seri akan dilanjutkan dengan extra time, dan diakhiri dengan adu penalti. Sedangkan di belahan dunia lain pertandingan liga libertadores (Amerika latin) menganut pertandingan yang berakhir serii, tidak memerlukan extra time, langsung diakhiri dengan adu pinalti. Kedua kejuaraan  ini dibawah naungan FIFA yang sama. Ada dua aturan yang berbeda, tetapi tak ada yang protes karena aturan ini sudah dibuat sejak awal , diketahui semua pihak, dan disepakati pula.

Di lain kasus, ambilah kasus sederhana, dalam   halnya  ketika kita  mendidik anak PAUD usia 5 tahun bermain bal balan, dibuatlah aturan dan disampakaikan kepada ke 2 tim anak2 tersebut. pertandingan berlangsung 2x10 menit. apabila berakhir imbang akan diperpanjang 5 menit, dan diakhiri tos tosan adu pinalti. Anak2 Paud pasti akan mematuhinya, karena sejak awal mereka sudah diberi tahu dan jelas aturan mainnya. Silahkan dicoba apa reaksi mereka ketika misalnya setelah hasil seri dalam 2x 10 menit, kita katakan "anak2 kita akan akhiri pertandingan ini dengan adu pinalti langsung". saya yakin semua mereka akan protes... Bu guru bohong, bu guru curang,............ bu guru gak bisa di percaya...........mungkin juga akan ada yang memaki bu guru bajingan ( wkk...) mungkin itu kata2 protes mereka, ketika aturan kita ubah sesuka hati ketika pertandingan sudah berlangsung.

Demikian halnya dengan KPUD DKI, ketika memasuki putaran ke 2 ini mereka mewacanakan akan ada kampanye, padahal sejak awal  mereka hanya mengatakan hanya akan ada penajaman visi misi saja. Dengan alasan yang dicari2 dan di cocok cocokkan, maka mereka akan mengadakan masa kampanye lagi, dengan alasan bersikap adil kepada sang menantang petahana.

Ada beberapa point penting yang perlu diingatkan kepada KPUD DKI

1. KPUD sedang merusak tatanan yang dipercaya sudah dibangun dengan baik, dan diakui dan dihormati oleh semua pihak. Bukankah pada pilkada2 yang sudah2 bahkan pada putaran pertama saja tidak diperlukan cuti selama masa kampanye, cukup cuti diambil pada saat kampanye bagi petahana. Ketentuan ini sudah diuji materi di MK, nampaknya MK juga bermain politik, bahkan MK lebih senang memutus perkara lain,  yang berakibat  salah satu hakim yang mulia sudah OTT dengan kasus impor daging sapi, MIK yang ada sekarang pun sudah sangat diragukan kredebilitasanya??

2. Disatu sisi berusaha utk adil kepada penantang petahana, tapi disisi lain sudah merampas hak petahana dengan memaksa mereka cuti 4 bulan plus hampir 2 bulan untuk kampanye pilkada putaran ke 2 , apakah disini KPUD tidak memikir rasa keadilan seperti ketika mereka memikirkan rasa keadilah penantang petahana?? Padahal UU jelas menyebutkan sebagai gubernur dan wakikil gubernur menjabat untuk suatu jangka waktu 5 tahun...... disini ada logika yang salah...

Seolah olah mau adil kepada penantang petahana, tetapi pada saat bersamaan merampas hak petahana, dan merugikan 10 juta warga DKI yang membutuhkan pelayanan sang petahana.

Disini tercium bau amis keberpihakan KPUD DKI dalam mewacanakan kampanye pada putaran ke 2 yang memaksa petahana untuk cuti yang kesekian kalinya. 

KPUD berhentilah bermain politik!!!!! Atau jangan2 benar tudingan segelintir kelompok, KPUD ingin menghabiskan anggaran yang ada???

Sebaiknya warga jakarta melakukan class action, atas aturan main yang suka2 ini.................