5. Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, pegawai publik (public officers), dan organisasi masyarakat.
Melalui ‘white paper’ tersebut juga terlihat bahwa pondasi Pemerintah Belanda dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah melalui pembangunan integritas yang kokoh di semua lini. the Bureau for Ethics and Integrity Stimulation (BIOS) didirikan pada Maret 2006 dibawah koordinasi Menteri Dalam Negeri dan bertugas untuk membantu seluruh bagian di pemerintahan dalam menegakkan integritas.Â
Integritas dalam Administrasi Publik
Dalam ‘Netherlands to the EU Anti-Corruption Report’ yang diterbitkan oleh European Commission pada tahun 2014 dijelaskan bahwa Integritas merupakan sebuah nilai fundamental bagi administrasi publik di Belanda. Kebijakan anti korupsi di negeri lahirnya ‘total football’ tersebut terutama berfokus pada peningkatan kesadaran dan pencegahan korupsi. Pada hasil survei yang dilakukan oleh European Commission terkait korupsi pada administrasi publik, hanya 1% dari responden yang menyatakan bahwa terjadi korupsi dalam interaksinya dengan pegawai negeri sipil (PNS)-nya Belanda, padahal rata-rata hasil survei di EU mencapai 10%.
Banyak penelitian menyatakan bahwa terdapat sophisticated administrative framework, kerangka kerja administratif yang canggih dalam mencegah terjadinya perbuatan korup di pelayanan publik dan Dutch Civil Service Act merupakan pedoman dasar bagi kebijakan integritas di negara tersebut.
Penerapan kode etik dilaksanakan pada hampir seluruh aspek administrasi publik di negeri yang merdeka pada 26 Juli 1581 tersebut, seperti yang dipersyaratkan dalam peraturan disana. Setiap peraturan diaplikasikan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dari PNS yang secara detail mendeskripsikan dan menjelaskan konflik kepentingan yang dapat terjadi. Peraturan-peraturan tersebut didukung dengan sebuah alat penilaian mandiri yang dikenal dengan sebutan SAINT yaitu Self-Assessment INTegriteit, yang dibangun untuk menilai risiko dan melakukan penilaian mandiri atas dampak yang dapat terjadi pada organisasinya.
Integritas, transparansi, dan akuntabilitas merupakan konsep yang secara proaktif di promosikan dalam administrasi publik di Belanda. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, BIOS mendorong dan membantu sektor publik dalam mendesain dan mengimplementasikan kebijakan integritasnya. BIOS diberikan beragam tanggung jawab, termasuk mengembangkan pengetahuan terkait integritas seluruh sektor publik dan melakukan pertemuan, pengajaran, pelatihan, dan penelitian.
BIOS dapat digambarkan sebagai kantor pusat independen yang mengurusi isu integritas, mengidentifikasi, dan menganalisis secara kritis area pengembangan, juga melakukan pengawasan terkait integritas tersebut. Selain itu, BIOS juga menyelenggarakan acara tahunan bernama ‘Hari Integritas Nasional’ dengan tujuan melakukan diskusi, mengindentifikasi, melakukan penilaian atas kebijakan, guna melakukan pengembangan di masa depan. Pada acara tersebut, Buku Tahunan Integritas dirilis, berisi hasil wawancara dan artikel-artikel dari berbagai aspek integritas sebagai kunci utama tata kelola yang baik.
Dalam sebuah artikel berjudul ‘Preventing Corruption in Local Governments: The Netherlands’ pada tahun 2007 yang ditulis oleh Emile Kolthoff diungkapkan bahwa integritas memiliki arti lebih dari tidak hanya melakukan korupsi, namun, integritas adalah kualitas atau karakteristik baik perilaku individu maupun organisasi dalam meningkatkan kualitas dalam berkinerja merujuk pada nilai moral, standar, dan peraturan yang diakui.
Selain membangun BIOS sebagai lembaga yang secara khusus mengawal penegakan integritas, Pemerintah Belanda juga menerapkan sebuah metode yang inovatif yaitu ‘menjegal’ korupsi sejak di level lokal, pada tingkat kota dan komunitas. Pada level tersebut, dibangun toolbox untuk etika perilaku dan integritas pegawai administrasi dan politisi di tingkat lokal dan regional. Masyarakat Belanda sangat memperhatikan perilaku dari PNS dan politisi yang dipilihnya dalam berkinerja.
Sebagai gambaran penanaman integritas sejak level lokal dapat dilihat pada Kota Amsterdam. Bureau Integriteit (BI) sebagai centre of expertise terkait integritas di ibukota Belanda tersebut. BI memberi dukungan kepada seluruh unit kerja di Pemerintah Kota Amsterdam melalui pemberian saran, pelatihan, penilaian risiko, penanganan kasus displin dan hukum, termasuk investigasi terkait masalah integritas.
