Pada kongres-kongres tersebutlah, para perempuan membahas seluruh isu yang penting untuk dibahas, termasuk memperkuat pendidikan, mencegah perkawinan anak-anak, dan lain sebagainya.
Setelah menjelaskan nama-nama tokoh Muhammadiyah dari berbagai bidang, tentu tak lengkap jika belum membahas tokoh yang berperan besar dalam pembentukan Kementerian Agama di Indonesia.
Pada rapat pleno Fraksi Islam dalam Komite Nasional Indonesia (KNI) daerah Banyumas pada awal November 1945 berlangsung alot. Salah satu gagasan yang menjadi perdebatan adalah pengadaan kementerian yang mengakomodasi persoalan-persoalan umat Islam meliputi: nikah, talak, rujuk, ibadah haji, pengadilan agama, politik umat Islam, urusan madrasah dan pondok pesantren.
Dengan latar belakang tersebut, Fraksi Islam akhirnya berhasil meloloskan usul pengadaan Kementerian Agama yang akan diajukan dalam Sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada tanggal 25 November 1945 di Jakarta. Rapat pleno KNI Banyumas sepakat mengutus KH.
Abu Dardiri untuk memperjuangkan usulan tersebut dalam Sidang BPKNIP. KH. Abu Dardiri merupakan tokoh Muhammadiyah yang sangat berjasa dalam proses politik di BPKNIP hingga akhirnya terbentuk Kementerian Agama.
Di samping tokoh-tokoh Muhammadiyah yang sudah dijelaskan, membahas tentang berdirinya organisasi sosial keagamaan Muhammadiyah tentu tidak dapat dipisahkan dari sumbangsih KH. M. Sudjak, Ki Bagus Hadikusuma, dan KH Fachrodin. Mereka merupakan generasi pertama gerakan Muhammadiyah yang langsung di bawah bimbingan KH Ahmad Dahlan.
KH. M. Sudjak mulai terlibat dalam kepengurusan Muhammadiyah sejak memasuki dekade 1920-an, tepatnya pada tahun 1921. Salah satu inisiatif beliau selama kepengurusan adalah didirikannya Penolong Kesengsaraan Umum (PKU) yang bertugas meringankan beban penderitaan umat melalui aksi-aksi sosial pada tanggal 15 Februari 1923.
Kemudian PKU tersebut berkembang menjadi poliklinik PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem) pada tahun 1928 dengan maksud menyediakan pelayanan kesehatan bagi kaum dhuafa. Beliau juga aktif dalam memperjuangkan perbaikan kualitas perjalanan haji bagi jamaah asal Indonesia.
Pada periode pasca kemerdekaan bersama teman-temannya yang punya komitmen pada persoalan jamaah haji, beliau membentuk satu wadah yang kemudian dinamakan Persatuan Djamaah Haji Indonesia (PDHI) tahun 1952. Berkat jasa beliau tersebut menjadi cikal bakal terbentuknya Dirjen Haji Indonesia.
Ki Bagus Hadikusumo adalah salah satu tokoh Muhammadiyah yang pernah menjabat sebagai Wakil PP Muhammadiyah pada tahun 1937. Beliau juga pernah menjadi ketua PUTERA tahun 1942 menggantikan KH. Mas Mansyur.
Baca juga : Peran BPUPKI dan PPKI Saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
