Polisi Darurat Moge

 Teman-teman yang membaca judul ini mungkin mengaitkan judul tersebut dengan peristiwa "penghadangan" konvoi HDCI di Jogja. Yup... memang betul.

Saya rasa sudah banyak yang membahas perisitiwa ini, jadi saya hanya sekedar "mbumboni" (bahasa jawa : membumbui) saja, dan melihat efek dari peristiwa tersebut terhadap Polri.

Peristiwa ini diawali dengan konvoi HDCI dari Jogja ke Prambanan, untuk melaksanakan Upacara Bendera dalam rangka peringatan HUT RI ke-70. Hal ini seolah-olah tidak masalah. Masalah seolah-olah baru muncul karena konvoi tersebut di kawal Voorrijder lengkap dengan sirine dan rotator, dan menerobos lampu merah.

Konvoi ini kemudian "dihadang" oleh Mas Elanto dkk di perempatan Condongcatur Jogja. Namun sebagian besar peserta konvoi tidak menggubris (termasuk polisi yang mengawal) walaupun gak semua juga. Ada juga yang berhenti, namun itupun terpaksa he..he..he..

Berita ini kemudian ramai di media sosial, dan akibatnya Polisi dan HDCI mendapat banyak kritikan dari netizen. Sebenarnya Ketua HDCI Jogja bisa menerima tindakan Mas Elanto ini sebagai bentuk kritikan untuk dijadikan bahan evaluasi panitia. (Ketua.HDCI.Yogya.Apresiasi.Aksi.Elanto.Wijoyono). 

Namun gestur positif ini kemudian "dimentahkan" oleh ketua HDCI pusat  Komjen Pol (Purn) Nanan Sukarna (klik linknya di sini). Beliau mengatakan konvoi ini sangat penting karena ada kegiatan di prambanan jam 3 sore, jadi ya ini sangat urgen (katanya...) gak boleh sampai terlambat. 

Menurut saya, alasan beliau ini sangat kekanak-kanakan. Kenapa? kalau gak mau terlambat, ya berangkat lebih cepat Pak, jadi ini bukan keadaan darurat (sambil tepok jidat wakakakak....). 

Hal ini diperparah oleh reaksi Polri. Mereka menerbitkan 3 postingan (sekali lagi TIGA postingan)  FP Divisi Humas Mabes Polri di facebook, khusus membahas hal ini. Bukannya membaik, tanggapan dari netizen sebagian besar negatif. Saya tidak hendak memperdebatkan Undang-undangnya. Berikut saya copas-kan dari FP Humas Mabes Polri tsb 

(Pasal 200 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”).

Pada dasarnya kendaraan yang harus mendapatkan pengawalan adalah kendaraan yang mendapatkan hak utama, yaitu: (Pasal 135 jo. Pasal 134 UU LLAJ)
a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
b. Ambulans yang mengangkut orang sakit;
c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
f. Iring-iringan pengantar jenazah; dan
g. Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Polri.

Yang dimaksud dengan "kepentingan tertentu" adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain: Kendaraan untuk penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan, Kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan Kendaraan untuk penanganan bencana alam.

Walaupun buat saya sudah jelas di penjelasan point g, bahwa yang dimaksud kepentingan tertentu, adalah kepentingan yang memerluklan penanganan segera. Kalau upacara sudah di rencanakan sebelumnya jam 3 sore, berarti bukan darurat atau memerlukan penanganan segera. Kalau saya bilang ke murid-murid saya, supaya gak terlambat maka BERANGKATLAH LEBIH PAGI (wakakakakaka....)

Jadi apa yang saya permasalahkan? Seperti judul saya, Polisi Darurat Moge, artinya keadaan polisi kita sekarang sudah darurat (maksud saya citra polisi di mata publik sudah darurat) gara-gara Moge. Sudah jelas mereka salah. Tidak kurang dari pihak Istana menyatakan POLISI SALAH (Istana.Sebut.Tindakan.Polisi.Kawal.Konvoi.Moge.Langgar.Aturan) Namun pihak Polri menyatakan :Polri.Nilai.Konvoi.Moge.Perlu.Dikawal.meski.Istana.Nilai.Hal.Itu.Melanggar.Aturan. Masalah makin parah karena sudah bukan rahasia kalau petinggi-petinggi HDCI banyak mantan petinggi Polri (termasuk ketua umumnya sekarang). Jadi nuansa "kolusi" dan "nepotisme"-nya makin kental (maafkan saya kalau penggunaan kata "kolusi" dan "nepotisme" kurang sesuai, maklum bukan ahli bahasa he..he..he...).

Polri sudah menerima banyak tekanan terkait pertikaiannya dengan KPK. Ditambah lagi dengan perisitiwa sekarang, yang sebenarnya sepele. Tapi mungkin ini memang harus terjadi, agar masyarakat semakin sadar (bukan berarti sekarang belum sadar ya he..he..he..) bahwa ada yang salah dengan polisi kita. 

Bisa pake Harley sudah pasti orang kaya (atau orang tidak kaya yang sangaaaat beruntung). Sementara citra polisi selama ini kental dengan politik uang. Bukan rahasia lagi kalau mau masuk polisi butuh banyak biaya (walaupun sulit dibuktikan karena gak ada dokumennya ya he..he..he..) Kemudian juga bukan rahasia kalau banyak polisi "cari makan lewat sempritan" di jalan raya. Sehingga ketika mereka dengan gegap gempita mengawal rombongan HDCI (yang nota bene adalah orang kaya) maka banyak komentar bermunculan bahwa polisi membela HDCI karena dibayar mahal. Yah jangan salahkan mereka yang berkomentar. Sayapun tak tahan untuk tidak menghubungkan hal tersebut he..he..he..

Selama ini mereka (polisi) selalu bilang "oknum" Ketika ada yang terlibat dengan politik uang. Namun sekarang tak kurang dari Divisi Humas Polri melalui FP resminya mengatakan mereka tidak bersalah.  Jadi sulit untuk mengelak dengan mengatakan bahwa ini adalah ulah "oknum". Mungkin juga karena itu mereka mati-matian membela tindakannya sendiri.

Sekarang kita tunggu saja perkembangan berikutnya he..he..he...

 

N.B : buat polisi, jangan marah ya. Saya tulis ini karena saya, seperti juga sebagian besar orang yang saya kenal, cinta polisi. Wakakakakak....