Namun, tantangan muncul ketika terdapat perbedaan pandangan mengenai demokrasi antara Indonesia dan negara-negara lain. Situasi ini memerlukan kebijakan luar negeri yang cermat dan diplomasi yang bijaksana. Indonesia harus mampu menjelaskan dan mempertahankan model demokrasinya sendiri, sambil tetap terbuka terhadap diskusi dan pertukaran pandangan dengan negara-negara mitra. Dalam menghadapi dinamika ini, peran lembaga-lembaga demokratis dan sistem hukum Indonesia menjadi kunci.
Sistem hukum yang kuat dapat berperan sebagai instrumen untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, sehingga menjaga kredibilitas Indonesia dalam komunitas internasional. Secara keseluruhan, sikap Indonesia terhadap perkembangan demokrasi di dalam negeri dalam perspektif hukum internasional membutuhkan keseimbangan yang cermat antara kedaulatan negara dan tanggung jawab internasional. Melalui keterlibatan aktif dalam forum-forum internasional, diplomasi yang bijaksana, dan pemeliharaan sistem hukum yang kuat, Indonesia dapat memainkan peran yang positif dalam mendukung perkembangan demokrasi di tingkat global, menciptakan hubungan yang harmonis dengan negaranegara lain, dan memperkuat posisinya dalam komunitas internasional.
