Pemerintah tidak boleh cuma berharap dari resiprosity untuk mendapatkan akseptabilitas tersebut dari negara-negara maju karena hal tersebut sulit untuk terjadi mengingat timpangnya kondisi ekonomi (khususnya) Indonesia dibandingkan negara-negara tersebut. Pemerintah harus mampu menggunakan kekuatan diplomasi bilateral yang mendudukkan bangsa ini sebagai bangsa terhormat dan berwibawa, dan bukan bangsa jongos yang mesti dikhawatirkan akan menjadi sumber imigran gelap berdalih ekonomi yang menjadi masalah sosial di negara tujuan atau bangsa penghasil teroris. Pemerintah harus mampu membangun diplomasi yang menghasilkan respek secara nyata sehingga tidak dipandang dengan penuh selidik dan kecurigaan. Hal ini sebenarnya tidak sulit mengingat haluan kebijakan luar negeri negara Indonesia adalah bebas aktif, yang dalam artian tidak dibatasi oleh pergaulan kelompok negara tertentu dan kedudukan strategis Indonesia sebagai salah satu partner penting di Asia Tenggara khususnya, dan Asia secara umum.
Bagaimana pun passport adalah dokumen negara yang merepresentasikan kehadiran negara dalam konteks hubungan luar negeri. Bagaimana passport sebuah negara diperlakukan oleh negara lain itu adalah bentuk penghargaan dan penghormatan sejujur-jujurnya dalam hubungan bilateral. Sudah saatnya Indonesia memperoleh penghargaan dan penghormatan dari dunia Internasional secara nyata sebagai negara yang diperhitungkan dan bukan sekadar retorika belaka.
Bagaimana timnya Ibu Retno Lestari Priansari Marsudi? Setuju?
