Benarkah kesetaraan dan keadilan bagi penyandang disabilitas dalam bursa kerja telah terakomodir dengan baik ? Adakah contoh daerah yang benar-benar telah melaksanakan UU terkait difabel ? Sementara, bonus demografi kian menuju puncaknya di Indonesia, yang membutuhkan kontribusi seluruh anak bangsa dalam menyiasatinya, agar bonus demografi bukan sekedar istilah keren dan sekedar "heboh" seminar, diskusi tanpa kebijakan pendukung dalam memaksimalkan potensinya. Bisa jadi, peringatan tahunan difabel, hanya sekedar "basa-basi" dukungan, tanpa ada upaya serius bagi difabel untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
Terpilihnya Angkie Yudistia penyandang disabilitas ( tuna rungu) sebagai staff khusus Presiden, menimbulkan semangat baru bagi kaum difabel akan hak dan kesetaraannya dalam pembangunan. Namun, bagaimana sebenarnya implementasi kebijakan tenaga kerja terkait kaum disabilitas di negara kita?
Apalagi, fenomena bonus demografi yang semakin menuju puncaknya, terlihat pemerintah masih belum menemukan formula jitu dalam mencetak tenaga kerja berkualitas dalam menghadapi tantangan berat tersebut. Mungkinkah bonus demografi malah menjadi bencana demografi ?
Riset Mckinsey memproyeksi, Indonesia hanya mampu menjadi poros kekuatan ke- 7 ekonomi dunia dengan syarat memiliki tenaga terampil 113 juta jiwa pada tahun 2030, saat puncak bonus demografi.
Saat ini, bangsa kita hanya mampu menciptakan 57 juta tenaga terampil. Ada waktu sekitar 10 tahun lagi agar kita lebih bergegas dan agresif mewujudkannya. BLK dapat menjadi lokomotif kemajuan bangsa dengan menyiapkan tenaga terampil yang lebih besar dengan daya dukung kaum difabel. Siapkah bangsa kita ?
Menariknya, pidato pertama presiden terpilih Ir. Jokowi Widodo setelah di lantik untuk ke-2 kalinya, menyinggung pentingnya pembangunan sumber daya manusia ( SDM ) merespon gigantisnya bonus demografi. SDM tentu saja menyangkut keseluruhan masyarakat khususnya usia produktif layak kerja. Tapi, benarkah, keseluruhan masyarakat mendapatkan kesempatan yang setara , khususnya bagi penyandang disabilitas ?
Kaum difabel membutuhkan kesetaran & keadilan dalam meningkatkan kualitas hidup. Meningkatnya produktivitas kaum difabel akan menjadi daya ungkit dalam optimalisasi bonus demografi Indonesia ketika nantinya menuju puncak pada tahun 2030. Celakanya, hal tersebut masih terlihat retorika semata.
Mengacu dari data yang pernah di rilis oleh dinas penataan kota Jakarta pada tahun 2015 menunjukkan dari 817 unit bangunan tinggi, hanya 450 yang memiliki sertifikat layak fungsi (SLF) bagi pekerja dan kepentingan publik penyandang disabilitas.
Jika ibu kota negara kita saja terlihat abai sebagai pusat pemerintahan, bagaimana pula dengan kota lain? Karena itu, pusat pemerintahan perlu segera berbenah, menjadi role model agar menjadi acuan bagi seluruh propinsi.
Ketidakpedulian tersebut semakin di perkuat oleh paparan penelitian dari organisasi Internasional. Dalam sebuah penelitian yang pernah di rilis oleh International Labour Organization (ILO), terlihat ada sekitar 82 persen penyandang disabilitas pada negara-negara berkembang cenderung mengalami diskriminasi terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelatihan yang layak.
Padahal, jika saja di berdayakan, diarahkan, dan di perhatikan, penyandang disabilitas dapat menyumbangkan 3 persen hingga 7 persen dari produk dometik bruto (PDB) nasional. Sebaliknya, jika ini tidak di kelola dengan efektif dan berkesinambungan, akan menciptakan pengangguran yang masif dan kesenjangan sosial. Bagaimana nasib penyandang difabel di negara kita ?
