Jokowi-JK dan Pimpinan DPR-RI Dianggap Penjahat Genosida dan Harus Diadili

Jokowi dan anggota DPR Indonesia harus diadukan ke pengadilan mahkamah internasional. Hal ini adalah agenda utama kampanye yang akan dibawakan pada demonstrasi anti-Indonesia di depan Parlemen Selandia Baru, Jumat ini (1/12).

Selama ini, sebagian masyarakat Selandia Baru khususnya dari kelompok Pasifika dan Maori telah beberapa kali melakukan kampanye anti Jokowi dan DPR Indonesia karena mereka dianggap telah 'menghabisi' warga Papua. Kegiatan tanggal 1 Desember nanti merupakan puncak kampanye mereka.

Orang Indonesia adalah perampok

Pergerakan anti-Indonesia di Selandia Baru ini dikomandani oleh kelompok Pasifika dan Maori. Kelompok Pasifika merupakan masyarakat yang berasal atau keturunan negara-negara Pasifik. Sementara Maori adalah masyarakat yang merupakan suku asli Selandia Baru.

Dalam berbagai kesempatan, mereka tidak segan-segan mengatakan bahwa masyarakat Indonesia telah merampok orang Papua. Beberapa tokoh mereka antara lain Pala Molisa dan Catherine Delahunty sering menyatakan bahwa orang Indonesia secara sengaja ingin melakukan genosida (maaf), atau 'pembasmian' (maaf) warga Papua.

Dalam tulisan-tulisannya, mereka menuduh ada sebuah persekongkolan orang Indonesia dan korporasi asing untuk menghancurkan Papua. Tanpa basa-basi, Pala Molisa misalnya menuduh masyarakat Indonesia merestui terjadinya kekerasan di Papua. Ia menggambarkan bahwa orang Papua "dibunuh secara rutin, dipenjara, disiksa dan disiksa... Mereka tidak bisa menerbangkan bendera kemerdekaan mereka dan mereka tidak dapat berbicara tentang kemerdekaan karena takut terkena balas dendam." (Stuff.co.id, 2016)

Tuduhan ini dikuatkan dengan petikan deskripsi acara kampanye tanggal 1 Desember nanti di depan Parlemen Selandia Baru. Mereka katakan, "Papua telah dan sampai sekarang diduduki oleh militer Indonesia sejak tahun 1963. Sejak saat itu, rakyat Papua mengalami pelanggaran HAM berat termasuk pemerkosaan, penyiksaan, genosida budaya, pembunuhan dan pembantaian."

Tuduhan ini menyakita bangsa Indonesia! Kita masyarakat Indonesia, tentu harus mengelus dada mendengar tuduhan ini!

Indonesia kita adalah satu keluarga dengan berbagai latar belakang dan telah hidup damai dari Sabang sampai Merauke. Tentu kita tahu bahwa dalam sejarah, kita memiliki masa-masa pahit. Namun, itu sudah berlalu.

Sejak reformasi, semua anak bangsa Indonesia memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Bahkan untuk saudara kita di Papua, mereka memiliki peraturan daerah khusus bahwa hanya orang Papua yang bisa menjadi kepala daerah. Kita tidak pernah protes tentang hal ini karena kita tahu bahwa Papua adalah istimewa, sebagaimana kita memiliki Jogja yang dipimpim oleh Sultan Jawa dan Aceh yang dipimpin putra Aceh.

Karena itu adanya sekelompok orang yang menuding masyarakat Indonesia mau 'menghabisi' saudara Papua kita, itu adalah hal yang menyedihkan. Kita sudah banyak melihat persaudaraan antar suku di Indonesia mulai dari Batak, Minang, Jawa, Sunda, Bugis, Ambon, Papua, dsb. Tuduhan dari Selandia Baru ini terasa seperti tetangga jauh yang tanpa tahu apa-apa, datang dan demo di depan rumah kita, lalu ingin mengambil salah satu saudara kita.

Ini penghinaan terhadap bangsa Indonesia!

Kampanye untuk adili pemimpin Indonesia

Tuduhan dan hinaan terhadap Indonesia ini akan memuncak pada acara pengibaran bendera Bintang Kejora di Wellington, Selandia Baru, tanggal 1 Desember 2017 tersebut. Di sana, mereka akan semakin menyuarakan tuduhan mereka kepada Indonesia. Kali ini, mereka akan mulai menyuarakan agar Presiden Jokowi dan segenap Anggota DPR RI diseret ke pengadilan mahkamah internasional.

Pasalnya, para kepala negara ini dianggap memberi restu dan mendorong segenap masyarakat Indonesia untuk mendiskreditkan saudara Papua kita.  Tuduhan ini tentu sangat mengecewakan.

Dalam kampanye mereka nanti, akan hadir pihak-pihak utama anti-Indonesia di Selandia Baru: Pala Molisa, Catherine Delanunty, dan Perwakilan Partai Hijau Selandia Baru. Kali ini, kampanye utama mereka adalah menyuarakan bahwa pimpinan-pimpinan Bangsa Indonesia seperti Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, Ketua DPR Setya Novanto, Fadli Zon dan Fahri Hamzah sebagai penjahat internasional yang harus dihukum!

Kabarnya, mereka juga mulai menyiapkan petisi online agar pimpinan bangsa Indonesia ditangkap dan diadili atas dasar tuduhan kejahatan kemanusiaan.

Tuduhan dari Selandia Baru ini tentunya sangat melukai masyarakat Indonesia yang telah berjuang keras membangun Papua. Kita bangsa Indonesia tidak bisa menerima tuduhan tersebut. Karena pada kenyataannya, sudah banyak orang Indonesia yang datang ke Papua untuk membangun sekolah, membuka perpustakaan, mengajar di pedalaman, mengadakan training pembangunan kapasitas masyarakat dll tanpa meminta imbalan apapun.

Karena itu, kita perlu menguatkan barisan untuk melayangkan protes kepada pemerintah Selandia Baru untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri Indonesia.

Pertama, meminta Pemerintah Selandia Baru untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri dan tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia

Kedua, jika kampanye-kampanye yang mendiskreditkan masyarakat Indonesia terus dilakukan, bukan tidak mungkin masyarakat Indonesia akan mendorong Pemerintah Indonesia untuk memutuskan hubungan antar negara dengan Selandia Baru.

Ketiga, menghimbau kepada sebagian masyarakat Selandia Baru yang peduli dengan isu sosial di Indonesia untuk datang ke Indonesia dan melakukan kerja nyata di sini, bukan menebar tuduhan dan kebohongan.(*)

***

Jika Anda ingin melayangkan protes, kamu bisa langsung memberikan komentar di halaman kampanye anti-Indonesia berikut ini

West Papua solidarity in Wellington on 1 December: https://www.facebook.com/events/1318574454913698/

Dan, berikut adalah social media tokoh-tokoh dan organisasi anti Indonesia di Selandia Baru

Pala Molisa: https://twitter.com/pala_molisa

Catherine Delahunty: https://twitter.com/greencatherine

Partai Hijau Selandia Baru: https://twitter.com/nzgreens

Maori Matters: https://www.facebook.com/maorimatters/