Mohon tunggu...
Bergman Siahaan
Bergman Siahaan Mohon Tunggu... Full Time Blogger - Penyuka seni dan olah raga tetapi belajar kebijakan publik di Victoria University of Wellington, Selandia Baru.

Penikmat tulisan, foto, dan video

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Demonstrasi Berdarah September 2019 Akibat Deliberasi Publik yang Lemah

29 November 2019   03:08 Diperbarui: 29 November 2019   06:32 395
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sementara diskusi online berhasil mendatangkan lebih banyak peserta dan pendapat karena prosesnya lebih praktis dan murah. Di samping itu, dalam diskusi online peserta lebih cepat mendapat dukungan dari peserta laing yang sepemahaman juga lebih mudah merubah opini.

Ada apa dengan demonstrasi mahasiswa pada September 2019?

Indonesia mengalami peristiwa yang memprihatinkan ketika demonstrasi besar-besaran para mahasiswa dan pelajar terjadi pada bulan September 2019. Aksi unjuk rasa itu berlangsung serentak di berbagai kota dan berakhir ricuh. Hal yang menyedihkan adalah jatuhnya dua korban jiwa dari pihak masyarakat.

Demonstrasi ini merupakan aksi penolakan lanjutan terhadap kebijakan pemerintah untuk mengesahkan RUU KPK dan RUU KUHP. Banyak pasal-pasal yang ditolak publik tetapi justru sudah disepakati oleh pemerintah dan legislatif.

Pemerintah dan DPR mengatakan bahwa deliberasi telah dilakukan bahkan sejak satu tahun sebelumnya. Tim yang dibentuk pemerintah dan DPR telah melakukan serangkaian diskusi yang sebagian besar digelar di kampus-kampus.

Mengapa para mahasiswa justru melontarkan alasan tidak mengetahui rancangan undang-undang tersebut dan menuduh pemerintah tidak melibatkan publik dalam penyusunannya?

Para mahasiswa yang ramai-ramai menolak kedua RUU tersebut adalah generasi milenial yang sehari-hari hidup di dunia cyber bahkan mereka lahir pun sudah di era internet.

Jika mereka mengaku tidak memahami alasan kuat pemerintah dan DPR untuk merubah kedua undang-undang tersebut dan terkejut dengan isi pasal-pasalnya, maka sangat wajar untuk disimpulkan bahwa deliberasi secara online tidak berjalan baik. Mereka mungkin tidak membaca koran atau menonton televisi, juga sangat mungkin tidak hadir ke acara dialog tetapi mereka selalu hadir dalam jaringan alias online.

Epilog

Keterlibatan publik yang deliberatif adalah tahap penting dalam proses pembuatan kebijakan pada pemerintahan modern dan demokratis. Proses deliberasi yang diajarkan di kampus-kampus ilmu pemerintahan dan dibahas di jurnal dan seminar internasional tak lain adalah musyawarah yang sudah ada di jiwa bangsa Indonesia, jauh sebelum negara republik ini berdiri. Para tetua-tetua kampung selalu mengadakan musyawarah jika ingin memutuskan sebuah perkara atau menjalankan aturan.

Setiap pembuatan kebijakan publik yang menyangkut nilai-nilai dan kepentingan masyarakat secara luas harusnya diawali dengan deliberasi publik. Bukan hanya untuk mendengar suara publik, tetapi juga memberikan pemahaman kepada publik akan hal-hal khusus yang mungkin kurang diketahui publik.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun