Mohon tunggu...
Game Changer
Cerita Pemilih
Analisis Sosok
Fiksiana
Cerbung Cerpen Horor Puisi Roman
Halo Lokal
Bandung Joglosemar Makassar Medan Palembang Surabaya
Humaniora
Bahasa Filsafat Pendidikan Seni Sosbud
Inovasi
Gadget Nature Otomotif
Lyfe
Beauty Book Diary Film Games Healthy Hobby Home Humor Love Music Parenting Worklife
Money
Entrepreneur Financial
New World
Artificial intelligence Cryptocurrency Metaverse NFT
Olahraga
Atletik Balap Bola Raket
Ruang Kelas
Ilmu Alam & Tekno Ilmu Sosbud
Travel Story
Foodie Trip
Video
Vox Pop
Hukum Kebijakan Politik
Lagi Rame!
Timnas Indonesia, "Remontada" dan Asa yang Terjaga
Dibuai Dua Gol Bersejarah Marselino di Gawang Arab
Skenario Grup C Berpihak untuk Timnas Indonesia
Deretan Rekor Baru Indonesia Usai Bungkam Arab Saudi
PPN 12%: Happy kah bagi Bisnis Indonesia?
PPN Naik, Kado Pahit Bagi Rakyat Indonesia
Kamu pasti suka!
Bergman Siahaan
Bergman Siahaan Mohon Tunggu... Penulis - Public Policy Analyst

Penikmat seni dan olah raga yang belajar kebijakan publik di Victoria University of Wellington, NZ dan melayani publik di Kota Medan

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Latah Aplikasi Dalam Semangat Digital Government

11 Desember 2022   20:58 Diperbarui: 13 Januari 2023   12:43 449
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik
Ilustrasi internet (Gerd Altmann/Pixabay)

Dibutuhkan penelitian lebih rinci untuk mengetahui peta evaluasi aplikasi digital organisasi pemerintah agar analisis lebih jauh dapat dilakukan. (*)

Referensi:

Darmawan, B. (2022, 12 Juli). Atasi puluhan ribu aplikasi kementerian tak berguna, Sri Mulyani ambil sikap. Pikiran Rakyat. 

Dewi, I. R. (2022, 13 Juli). 24.000 aplikasi pemerintah mau disuntik mati, ini gantinya. CNBC Indonesia. 

GDS replaced 1,882 government websites with GOV.UK. (n.d.). Public Digital. 

Hakim, A. R. (2022, 12 Juli). Ada 24.400 aplikasi di pemerintahan, Menkominfo bakal pangkas. Liputan 6. 

Hill, R. (2016, 7 Desember). Civil service time "being wasted" producing unread web content, says GDS. Civil Service World. 

List of failed and overbudget custom software projects. (n.d.). In Wikipedia. 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
LIHAT SEMUA
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
TAG

digitalgovernmentservices

digitalgovernance

egovernment

kebijakan publik

kebijakan

vox pop
Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana
icon
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Batalkan Laporkan
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Akun Terverifikasi
Diberikan kepada Kompasianer aktif dan konsisten dalam membuat konten dan berinteraksi secara positif.
Pelajari selanjutnya.