Bersatu Padu Melaksanakan EKBS, Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Agenda Pembangunan Daerah

Energi Kemandirian BS Pariwisata adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan yang berupaya membantu masyarakat miskin yang tinggal di sekitar wilayah destinasi pariwisata. 

Desa-desa miskin yang menjadi sasaran Energi Kemandirian Pariwisata adalah desa-desa yang memiliki potensi pengembangan kegiatan kepariwisataan, dekat dengan Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW), maupun fasilitas pendukung pariwisata. Kegiatan-kegiatan pokok pengembangan destinasi pariwisata unggulan adalah untuk (1) Mendorong pertumbuhan dan perkembangan investasi dalam industri pariwisata melalui konsep simplifikasi perizinan dan insentif perpajakan bagi investor. 

(2) Mendorong pertumbuhan daya tarik wisata unggulan di setiap daerah lokal baik desa, kabupaten, kota dan provinsi (one vilage, one region, one province one primary tourism destination) bersama-sama dengan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. 

(3) Pengembangan paket-paket wisata yang kompetitif di masing masing destinasi pariwisata. 

(4) Revitalisasi dan pembangunan kawasan pariwisata baru, termasuk pula prasarana dan sarana dasarnya (seperti jaringan jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih dan sarana kesehatan). 

(5) Pemberian insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha pariwisata dalam membangun produk pariwisata (daya tarik dan sarana pariwisata). 

(6) Pemberian perhatian khusus kepada pengembangan kawasan ekowisata dan wisata bahari, terutama di lokasi-lokasi yang mempunyai potensi obyek wisata alam bahari yang sangat besar. 

(7) Pengembangan pariwisata yang berdaya saing melalui: 

(a) terbangunnya komitmen daerah agar sektor-sektor di bidang keamanan, hukum, perbankan, perhubungan, dan sektor terkait lainnya dapat menfasilitasi berkembangannya kepariwisataan terutama pada wilayah-wilayah yang memiliki destinasi pariwisata unggulan; 

(b) harmonisasi dan simplifikasi perangkat peraturan baik di tingkat daerah, lokal desa dan antara daerah dan desa; 

(c) menformulasi, menerapkan, dan mengawasi standar industri pariwisata yang dibutuhkan.