Bersatu Padu Melaksanakan EKBS, Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Agenda Pembangunan Daerah

Secara realitas masih rendahnya pelayanan publik kepada masyarakat. Ini disebabkan rendahnya kompetensi PNS daerah dan tidak memiliki spesifikasi kerja yang jelas berdasarkan standar pelayanan yang diberikan. 

Belum lagi rendahnya kualitas pelayanan yang membuat pelayanan tidak optimal. Kerap pemerintah daerah mengalami kelebihan PNS dengan kompetensi yang tidak memadai dan kekurangan PNS dengan kualifikasi terbaik. Di sisi lain yang juga lebih memprioritaskan kelompok tertentu atau keluarga yang sifatnya oligarki untuk menduduki jabatan strategis dan mengabaikan profesionalitas jabatan.

Perubahan atas kendali utama dalam proses pembangunan suatu daerah adalah pemerintah. Ide-ide dan konsep pembangunan yang ideal dan tepat sasaran bisa didapatkan dari para ahli dan ilmuwan pembangunan. Namun pada wilayah teknis, pemerintah dan masyarakat dapat menjalin hubungan yang baik, karena partisipasi untuk membangun merupakan tanggung jawab bersama.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. 

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah juga perlu di upayakan, kesempatan yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil peran, masyarakat dapat memberikan kritik dan koreksi membangun atas kebijakan dan tindakan aparat. 

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dilakukan Karena sumber legalitas tersebut kemudian sebagai landasan bagi pemerintah dalam melakukan perbuatannya, dan untuk mengurangi terjadinya tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap hak-hak warga.

Tawaran Program 

Mempelajari dan mengkaji bersama jaringan penulis, sehingga setiap gagasan dan berdasar pengalaman terkait masing-masing terlibat dalam program-program penanggulangan kemiskinan dan program lainnya, untuk itu penulis merangkum kefokusan potensi dan program terkait agenda yang penulis sebut Energi Kemandirian Bengkulu Sejahtera (EKBS):

Energi Kemandirian BS bidang Kelautan dan Perikanan adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada Edukasi, Pendampingan masyarakat di kawasan pesisir atau masyarakat nelayan pada sektor kelautan dan perikanan. 

Tujuan Energi Kemandirian BS-KP adalah untuk menanamkan peraturan dan meningkatkan kesejahteraan serta kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat yang mencari nafkah di bidang kelautan dan perikanan yang terkategori miskin di 100 Desa misalkan. Mereka adalah warga yang tinggal di wilayah pesisir atau di luar pesisir yang memiliki kegiatan di bidang kelautan dan perikanan. 

Ruang lingkup kegiatan Energi Berdaya Kemandirian BS KP meliputi: Perikanan Budidaya; Perikanan Tangkap; Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil; Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan.