Kisruh APBD DKI 2018 adalah Warisan Ahok

Kini, pasca Ahok kalah Pilkada, posisinya terbalik. Yang tadinya jadi oposisi Ahok kini menjadi pemerintah. Para Sahabat Ahok menjadi oposisi. Tetapi pola politik pemerintah-oposisi ini bertahan. Kini giliran pendukung Ahok yang bertubi-tubi melancarkan kritik dan komplen. Institusi e-budgeting pun dijadikan senjata, mencari-cari kesalahan petahana Anies-Sandi dalam pengelolaan uang rakyat.

Skema politik pemerintah-oposisi ini sebenarnya tidak akan menjadi masalah untuk pemimpin yang kompeten. Buktinya, Ahok berhasil bertahan, bahkan menjawab dan balik mempertanyakan, semua kritikusnya. Tiap pertanyaan mengenai anggaran dan kebijakan dijawab dengan data dan dasar-dasar hukum. 

Masalahnya, Anies-Sandi masih bersifat baru, newbie,dalam urusan tata kelola pemerintahan. Lihatlah dari jawaban dan klarifikasi yang mereka berikan. Sandiaga Uno, contohnya, menjawab urgensi kolam seharga Rp 620 juta karena 'air adalah sumber kehidupan'. Anies pun seolah tidak mampu bangkit menjawab tantangan ini. Jawaban terseringnya terhadap kritik adalah berterima kasih karena telah dikritik lalu melempar masalah pada administrasi Ahok-Djarot pendahulunya. 

Jawaban dan pelemparan tanggung jawab ini sering kali mudah dipatahkan dengan fakta. Misalnya, saat Anies melempar tanggung jawab atas penggelembungan RAPBD pada Ahok-Djarot, Tirto melancarkan artikel investigatif yang menemukan peningkatan anggaran terjadi pasca pelantikan Anies-Sandi. Bahkan, Banggar DPRD DKI Jakarta menunda pembahasan RAPBD dari Mei hingga Oktober menunggu Anies-Sandi dilantik. 

Masyarakat Jakarta, khususnya pendukung Ahok, sudah berkembang secara politik dan tidak dapat lagi terima jawaban seperti ini. Mereka pun melancarkan fact checkingsecara swadaya memanfaatkan institusi transparansi yang ditegakkan Ahok, seperti e-budgeting.

Jadi, adanya kisruh pembahasan dan pengesahan APBD DKI Jakarta 2018 memang benar-benar warisan Ahok untuk Jakarta dan Anies-Sandi. Warisan tersebut berupa institusi transparansi, pola politik yang meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan standar komunikasi politik di Jakarta. Semoga warisan ini dapat dimanfaatkan oleh segenap warga Indonesia.