Dengan ini pemerintah daerah tentu memiliki manajemen birokrasi dan lembaga keuangan daerah tersendiri yang di bawah naungan pemerintah daerah untuk mengurusi keuangan daerah-daerah nya tersendiri misalnya pemerintah pusat telah memberikan anggaran untuk daerah sebesar 1T untuk wilayah jawa timur. selanjutnya pemerintah Jawa Timur akan membagi lagi anggaran tersebut ke dalam APBD untuk di bagikan kepada kota-kota dan kabupaten yang ada di provinsi jawa timur itu sendiri.
2. Otonomi Daerah memiliki sebuah Dewan Perwakilan tersendiri
Selain memiliki birokrasi keuangan sendiri tentu pemerintah daerah juga memiliki lembaga politik tersendiri seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), di mana dewan-dewan tersebut akan mendengarkan aspirasi masyarakat dari daerah-daerah yang berada di sebuah wilayah tersebut. dan di harapkan para dewan ini dapat mendegarkan aspirasi masyarakat untuk membangun daerahnya dan merealisasikan apa saja yang di butuhkan masyarakat dari daerah tersebut.
3. Otonomi Daerah Memiliki lembaga Administratif sendiri
Perwujudan untuk membagi antara Pembagian urusan pemerintah pusat dan pembagian urusan pemerintah daerah memiliki tujuan agar tugas pemerintah pusat menjadi lebih efisien dan efektif, Selain itu lembaga pemerintah daerah telah di bagi menjadi beberapa bagian instansi daerah seperti pajak, Samsat, dll .Â
Namun menurut saya administratif di Sebuah daerah masih sangat jauh dari kata maju karena dalam mengurus sebuah berkas dapat memakan waktu yang sangat lama dan tidak hanya di satu lembaga, di beberapa lembaga pemerintah yang mengurusi administratif berkas yang harusnya dapat di urus dalam satu hari dapat di kerjakan dalam beberapa hari bahkan berminggu-minggu dan mereka justru mengedepankan para calo yang bersekongkol dengan mereka untuk mengurusi berkas agar lebih cepat.
Namun apakah Otonomi Daerah di Indonesia sudah di jalankan dengan baik pada saat ini?
Menurut saya, Otonomi Daerah di Indonesia berjalan baik di beberapa daerah saja karena masih banyak pejabat daerah yang telah di percayai oleh masyarakat dan pemerintah pusat untuk menjalankan tugasnya dengan baik malah menyalahgunakan kewenangannya sebagai pemimpin.Â
Banyak sekali pemimpin daerah di Indonesia yang terjerat oleh tindak pidana korupsi, mungkin kalau mereka jujur dan adil daerah mereka dapat lebih maju dan pembangunan yang berada di wilayah otonom tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar.
Dan banyak sekali para pemimpin daerah yang menghabiskan anggarannya di akhir tahun. contohnya membangun trotoar, memperbaiki taman yang sudah bagus dan mengaspal jalan. Mereka bertujuan menghabiskan anggaran yang telah di berikan pemerintah pusat pada akhir tahun ini, jika di lihat musim di Indonesia ini tentu kurang efisien karena pembangunan di laksanakan pada saat musim hujan. Pembangunan memakan waktu yang lebih lama dan memakan anggaran yang lebih besar.
