Pembentukan ARF, misalnya, merupakan tanggapan atas seruan negara-negara non-ASEAN untuk Konferensi Keamanan dan Kerjasama di Eropa (CSCE) versi Asia karena takut akan terpinggirkan. Dan sebagai satu-satunya forum keamanan dengan Korea Utara sebagai anggota, ia memainkan peran kedua setelah Pembicaraan Enam Pihak di mana keputusan penting dibuat.
Platform ekstra-regional ini dan semangat untuk memasukkan kata 'sentralitas' ke dalam sebagian besar, jika tidak semua, pernyataan dan dokumen ASEAN Plus mungkin disebabkan oleh kekhawatiran yang tak ada habisnya untuk dikesampingkan. Ini adalah dilema konstan negara-negara kecil yang terjerat dalam papan catur persaingan kekuatan besar. Mitra dialog ikut bermain, kebanyakan hanya basa-basi. 10 tahun yang lalu, mendiang Surin Pitsuwan (Mantan Sekjen ASEAN) mendesak ASEAN untuk bergerak melampaui apa yang dia sebut sebagai "sentralisasi niat baik" menjadi "pusat substansi". Namun, tidak banyak yang berubah.
Ketika strategi Free and Open Indo-Pacific (FOIP) mulai terwujud, negara-negara ASEAN berebut merespon dengan mengeluarkan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) pada tahun 2019 yang di[elopori Indonesia, yang menyoroti East Asia Summit (EAS) sebagai platform kerja sama Indo-Pasifik.Â
Jelas, Jepang tidak perlu bekerja keras untuk meyakinkan AS dan menggalang dukungan dari India dan Australia untuk mengejar strategi FOIP jika EAS atau platform yang dipimpin ASEAN lainnya dapat diandalkan, atau ASEAN benar-benar memiliki sentralitas. Faktanya adalah negara-negara besar bersedia mendukung tujuan ASEAN jika itu sejalan dengan kepentingan mereka tetapi tidak akan ragu untuk mengambil tindakan mereka sendiri jika dan bila perlu.
Tanpa persatuan internal yang kuat, satu suara dan mekanisme pengambilan keputusan yang tidak disandera oleh ASEAN Way, ASEAN akan menjadi pusat niat baik yang terbaik. Mungkin, daripada melampaui dirinya sendiri dan mencoba untuk mengklaim kendali di luar wilayahnya sendiri, akan lebih berarti untuk memutar balik beberapa tingkat dan fokus pada penanganan ketidakadilan internal seperti masalah Rohingya dan penghilangan paksa, bergulat dengan kemunduran demokrasi, memperluas ruang sipil, memberdayakan komunitas minoritas dan terpinggirkan, dan benar-benar mengubah organisasi menjadi Komunitas yang benar-benar berpusat pada masyarakat dan berbasis aturan itu sendiri.
