Mohon tunggu...
Benidiktus Himang
Benidiktus Himang Mohon Tunggu... Freelancer - Mahasiswa

Mahasiswa Jurusan Informatika, di salah satu kota di Indonesia. I like E-sports Games, Mobile legends etc, https://www.s.id/himang

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Jakarta di Ambang Krisis Udara: Apa Jawaban Pemprov dengan WFH50%?

21 Agustus 2023   12:46 Diperbarui: 21 Agustus 2023   12:49 93
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kualitas Udara Jakarta: Peningkatan Polusi dan Strategi Pemprov DKI

Jakarta, ibu kota Indonesia, telah mengalami perubahan dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Dari sisi kualitas udaranya yang memburuk hingga kebijakan baru dari Pemprov DKI terkait WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Mari kita lihat gambaran keseluruhan dari krisis kualitas udara Jakarta dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasinya.

Kualitas Udara Jakarta Memburuk Sepanjang 2023

Berdasarkan data dari aqicn.org, kualitas udara Jakarta menunjukkan peningkatan polusi yang signifikan di tahun 2023. Data tersebut menekankan pada PM2.5, partikel halus dengan ukuran 2,5 mikron atau kurang, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti iritasi mata, hidung, dan tenggorokan, serta napas pendek. 

Pada 1 Januari, Jakarta masuk dalam kategori "Moderat" dengan AQI, namun pada 14 Agustus, AQI meningkat tajam hingga 154, menempatkan kota ini dalam kategori "Tidak Sehat". Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan ini mencapai 166,67%, hampir tiga kali lipat dari awal tahun.

Strategi Pemprov DKI: Mengurangi Kemacetan dan Polusi melalui WFH

Sebagai tanggapan atas kondisi kualitas udara yang memburuk dan kemacetan lalu lintas yang semakin parah, Pemprov DKI Jakarta meluncurkan kebijakan baru mengenai WFH bagi ASN. 

Mulai dari 21 Agustus 2023, 50% dari ASN DKI akan menerapkan WFH selama dua bulan. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi volume kendaraan di jalanan dan, pada gilirannya, mengurangi emisi gas rumah kaca.

Meski kebijakan ini dirancang untuk ASN, sektor swasta diberi kebebasan untuk menentukan kebijakan mereka sendiri. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan yang fleksibel dan adaptif antara sektor publik dan swasta. Selama KTT ASEAN, Pemprov DKI akan meningkatkan persentase WFH menjadi 75% bagi ASN, terutama bagi mereka yang bekerja di dekat lokasi KTT.

Refleksi dan Proyeksi Masa Depan

Dengan kebijakan WFH dan upaya lainnya, Pemprov DKI menunjukkan komitmennya untuk menangani masalah polusi udara dan kemacetan di Jakarta. 

Meskipun kualitas udara di tahun 2021 dinilai baik, tantangan 2023 membutuhkan solusi kreatif dan proaktif. Sementara waktulah yang akan menentukan keberhasilan penuh dari kebijakan ini, inisiatif seperti ini tentunya merupakan langkah yang patut diapresiasi.

Semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, perlu bekerja sama untuk memastikan Jakarta tetap layak huni, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Pelibatan Masyarakat dalam Pemulihan Kualitas Udara

Pemprov DKI telah memulai langkah besar melalui kebijakan WFH, namun perbaikan kualitas udara Jakarta bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan langkah-langkah ini berhasil.

Edukasi Tentang Polusi Udara

Edukasi masyarakat mengenai dampak polusi udara, sumber polusi, dan cara menguranginya sangat penting. Semakin banyak warga yang mengetahui tentang PM2.5 dan bahayanya, semakin banyak yang akan berpartisipasi dalam upaya pengurangan emisi. 

Ini bisa melalui tindakan sederhana seperti penggunaan transportasi umum, berbagi kendaraan, atau mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Penggunaan Teknologi Ramah Lingkungan

Teknologi kini memainkan peran penting dalam memerangi polusi. Penggunaan kendaraan listrik, panel surya di rumah, dan teknologi hemat energi lainnya dapat mengurangi jejak karbon dan berkontribusi pada kualitas udara yang lebih baik. 

Masyarakat bisa mulai dengan investasi kecil, seperti mengganti lampu dengan LED atau menggunakan peralatan dapur hemat energi.

Partisipasi Aktif dalam Inisiatif Lokal

Masyarakat bisa berpartisipasi dalam berbagai inisiatif lokal yang bertujuan meningkatkan kualitas udara. Ini bisa berupa penanaman pohon, kampanye pembersihan lingkungan, atau menjadi bagian dari komunitas sepeda untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor.

Pembatasan Aktivitas di Luar pada Saat AQI Tinggi

Selain itu, masyarakat perlu memahami pentingnya membatasi aktivitas di luar ruangan saat AQI menunjukkan angka yang tinggi. Menggunakan masker dan menjaga jendela rumah tetap tertutup saat polusi tinggi juga bisa membantu mencegah masalah kesehatan.

Transformasi Jakarta menjadi kota yang lebih hijau dan sehat memerlukan kerja sama dari semua pihak. 

Meskipun pemerintah memiliki peran utama dalam memberlakukan kebijakan dan regulasi, partisipasi aktif masyarakat adalah kunci untuk mencapai perubahan yang nyata dan berkelanjutan. 

Dengan bekerja bersama, kita semua dapat memastikan bahwa Jakarta memiliki masa depan yang cerah, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh penghuninya.

(21/08/2023)

Oleh : Benidiktus Himang

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun