[caption id="attachment_394462" align="aligncenter" width="624" caption="Presiden RI Jokowi Widodo mengelar jumpa pers di Komplek Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir Jakarta Pusat, Rabu(14/1/2015). Selain mengumumkan penemuan bandan pesawat AirAsia QZ8501 juga pengumumkan sikap pemerintah yang menghormati keputusan hukum KPK dan keputusan politik DPR terhadap Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan hingga keputusan rapat Paripurna DPR. (WARTA KOTA / HENRY LOPULALAN)"][/caption]
Kita sudah tiba di bulan yang baru. Rasanya gonjang-ganjing soal calon kapolri sudah cukup menguras energi, waktu, dan analisa berbagai pakar maupun non-pakar yang merasa diri berhak bersuara. Oh, dan tentu saja di negara yang bebas merdeka, setiap warga negara berhak berpendapat, beropini dan mengekspresikan pemikirannya sepanjang itu tidak berupa fitnah atau mengganggu hak asasi sesama warga.
Tidak seksi lagi membahas pergerakan parpol dan para petingginya yang merupakan kekuatan besar di balik gonjang-ganjing pencalonan kapolri ini. Dari sepuluh ahli hukum jika ditanya, maka rasanya kita akan berhadapan dengan sebelas pendapat berbeda.
Ada yang ngotot mengatakan BG harus dilantik, meski sudah berstatus tersangka. Kalau tidak malah menciderai hukum dan aturan. Pendapat yang tentu saja terdengar aneh dan lucu bagi saya yang awam hukum. Syukurlah bukan saya seorang diri yang merasa lucu dengan statement para pakar yang tentu tidak diragukan ilmu politiknya, tapi secara etika dan logika, sepertinya banyak yang perlu dikaji kembali. Mengutip sekali lagi yang dikatakan Hamdan Zoelva sebagai ahli hukum yang tidak diragukan kepakarannya dan track record beliau; Kalau tersangka dilantik jadi kapolri, apa kata dunia?
Pak Hamdan.. I am with you all the way! Horeeee... ternyata ada juga ahli hukum yang cara berpikirnya logis tanpa perlu banyak mengutip pasal dan menjabarkan berjam-jam mencoba membuat rakyat jelata mengerti.
Logika Hamdan Zoelva secara etika dan moralitas serta akseptabilitas tidak diragukan lagi mewakili suara hati sebagian besar masyarakat Indonesia yang sudah letih dengan permainan politik dan perang kata-kata parpol serta kubu-kubuan yang bisa berubah tiap jam.
PDI-P dalam gerbong KIH mendadak resah dan gelisah begitu Jokowi bertemu Prabowo di Istana Bogor. Berbagai artikel bermunculan, tentu saja dengan opini berbeda. Yang "die hard" PDI-P tentu saja mengecam Jokowi sebagai pengkhianat dan anak durhaka yang membalas air susu dengan air tuba.
Lupa mereka dengan kenyataan bahwa politik itu sesuatu yang sangat cair, berubah arah sesuai kepentingan dan tawaran menarik yang tentu saja menguntungkan golongannya.
Seharusnya kalau KIH lebih cerdas, maka rasa heran itu harus tercetus ketika seluruh partai yang tergabung di KMP mendadak bersatu padu suara menyetujui dan meloloskan BG sebagai calon tunggal kapolri.
Kalau kagetnya belakangan setelah Prabowo bersuara mengisyaratkan dukungan terhadap apa pun keputusan Jokowi, yang kemudian ditegaskan secara fenomenal oleh Fadli Zon politisi yang suka berpuisi, bahwa Gerindra siap pasang badan untuk kebijakan yang diambil Jokowi, maka sesungguhnya KIH sudah "telat kaget"!
Ucapan basi seakan-akan menagih janji dan mengumbar jasa kepada Jokowi sehingga terpilih menjadi presiden, terdengar seperti rengekan anak kecil yang nagih permen hanya karena duduk manis selama penataran. Tidak ada persekutuan yang tidak saling menjanjikan keuntungan di dalam politik. Hubungan KIH dan Jokowi adalah simbiosis mutualisme yang sebenarnya cukup dapat dipahami sebagai hal yang lumrah. Tanpa Jokowi, KIH juga bagaikan senjata tanpa peluru!.
Lalu sekarang siapa yang harus disalahkan, atau tepatnya dimintai pertanggungjawaban?. Jangan salah, saya tetap mengatakan Jokowi-lah satu-satunya yang harus menyelesaikan kekisruhan ini. Mengutip syair lagu... "kau yang memulai, kau yang mengakhiri".
Sangat tidak elok menyalahkan parpol, KPK, BG, BW, AS maupun petinggi parpol yang di belakangnya berdiri Megawati, JK, dan Surya Paloh. Ini semua salah Jokowi!. Lha, khan selalu harus ada yang bertanggung jawab. Hak prerogatif Presiden bukan berarti bonus tanpa tanggung jawab.
Kekusutan ini dimulai dengan mencalontunggalkan BG tanpa melibatkan KPK dan PPATK. Standar yang berbeda dipakai ketika Jokowi memilih para menterinya.
Lalu kalau sudah salah, bagaimana dong? Pak Jokowi, keliru itu manusiawi. Presiden juga bukan malaikat atau dewa yang bebas dari khilaf. Salah ya tinggal diperbaiki dan ambil hikmahnya dari semua ini agar ke depan Bapak jangan mau lagi dijadikan alat oleh parpol demi mencapai ambisi yang berlawanan dengan kehendak rakyat.
Pak Jokowi, next time kalau mau mencalonkan pejabat tinggi atau yang setara dengannya, jangan memilih satu orang saja. Yang tunggal itu cukup calon pasangan hidup. Biarkan hak ketunggalan itu menjadi milik Ibu Iriana selamanya.
Pelajaran kedua yang bisa diambil dari kekisruhan ini adalah jangan pernah menggunakan standar ganda. Ketika memilih menteri, Bapak melibatkan KPK dan PPATK. Seharusnya dalam menentukan jaksa agung dan calon kapolri, KPK dan PPATK juga harus dilibatkan.
Kembali ke judul artikel di atas, seorang pemimpin dinilai dari ketegasannya mengambil keputusan. Kalau BG saja yang menyandang status tersangka, keukuh dan ngotot tidak mau mundur, maka akan aneh kalau Bapak sebagai presiden malah ragu menggugurkan beliau sebagai calon Kapolri!
Polisi di negara ini bukan hanya beliau seorang. Terlepas dari tindakan yang diambil yaitu mempraperadilankan KPK, tapi ujung tombak penegak hukum, yaitu kapolri, sudah selayaknya bebas dari ketersangkaan dan status yang membawa kecurigaan dan keresahan.
Hamdan Zoelva ketika melontarkan ungkapan apa kata dunia kalau tersangka dilantik, tentu sudah paham legalitas ucapannya. Tidak usah gentar dengan ancaman bakal di-impeached dan dilengserkan, Pak. Yang memilih Bapak adalah lebih dari separuh rakyat Indonesia, saya salah satunya.
Kalau tindakan Bapak untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan tidak mau mendzolimi kepercayaan rakyat, maka percayalah Pak... Anda tidak akan pernah berdiri sendirian.
Ragu dalam bertindak dan terlalu lama dalam ketidakpastian, justru akan jelas menunjukkan Anda kalah tegas dengan cakapolri yang ditengarai sedang bermasalah hukum dengan status tersangkanya. Nah kalau sama cakapolri presiden malah kalah tegas... ini baru apa kata dunia?
Have a great Monday. Keep on rocking everyone!.