[caption id="attachment_394462" align="aligncenter" width="624" caption="Presiden RI Jokowi Widodo mengelar jumpa pers di Komplek Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir Jakarta Pusat, Rabu(14/1/2015). Selain mengumumkan penemuan bandan pesawat AirAsia QZ8501 juga pengumumkan sikap pemerintah yang menghormati keputusan hukum KPK dan keputusan politik DPR terhadap Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan hingga keputusan rapat Paripurna DPR. (WARTA KOTA / HENRY LOPULALAN)"][/caption]
Kita sudah tiba di bulan yang baru. Rasanya gonjang-ganjing soal calon kapolri sudah cukup menguras energi, waktu, dan analisa berbagai pakar maupun non-pakar yang merasa diri berhak bersuara. Oh, dan tentu saja di negara yang bebas merdeka, setiap warga negara berhak berpendapat, beropini dan mengekspresikan pemikirannya sepanjang itu tidak berupa fitnah atau mengganggu hak asasi sesama warga.
Tidak seksi lagi membahas pergerakan parpol dan para petingginya yang merupakan kekuatan besar di balik gonjang-ganjing pencalonan kapolri ini. Dari sepuluh ahli hukum jika ditanya, maka rasanya kita akan berhadapan dengan sebelas pendapat berbeda.
Ada yang ngotot mengatakan BG harus dilantik, meski sudah berstatus tersangka. Kalau tidak malah menciderai hukum dan aturan. Pendapat yang tentu saja terdengar aneh dan lucu bagi saya yang awam hukum. Syukurlah bukan saya seorang diri yang merasa lucu dengan statement para pakar yang tentu tidak diragukan ilmu politiknya, tapi secara etika dan logika, sepertinya banyak yang perlu dikaji kembali. Mengutip sekali lagi yang dikatakan Hamdan Zoelva sebagai ahli hukum yang tidak diragukan kepakarannya dan track record beliau; Kalau tersangka dilantik jadi kapolri, apa kata dunia?
Pak Hamdan.. I am with you all the way! Horeeee... ternyata ada juga ahli hukum yang cara berpikirnya logis tanpa perlu banyak mengutip pasal dan menjabarkan berjam-jam mencoba membuat rakyat jelata mengerti.
Logika Hamdan Zoelva secara etika dan moralitas serta akseptabilitas tidak diragukan lagi mewakili suara hati sebagian besar masyarakat Indonesia yang sudah letih dengan permainan politik dan perang kata-kata parpol serta kubu-kubuan yang bisa berubah tiap jam.
PDI-P dalam gerbong KIH mendadak resah dan gelisah begitu Jokowi bertemu Prabowo di Istana Bogor. Berbagai artikel bermunculan, tentu saja dengan opini berbeda. Yang "die hard" PDI-P tentu saja mengecam Jokowi sebagai pengkhianat dan anak durhaka yang membalas air susu dengan air tuba.
Lupa mereka dengan kenyataan bahwa politik itu sesuatu yang sangat cair, berubah arah sesuai kepentingan dan tawaran menarik yang tentu saja menguntungkan golongannya.
Seharusnya kalau KIH lebih cerdas, maka rasa heran itu harus tercetus ketika seluruh partai yang tergabung di KMP mendadak bersatu padu suara menyetujui dan meloloskan BG sebagai calon tunggal kapolri.
Kalau kagetnya belakangan setelah Prabowo bersuara mengisyaratkan dukungan terhadap apa pun keputusan Jokowi, yang kemudian ditegaskan secara fenomenal oleh Fadli Zon politisi yang suka berpuisi, bahwa Gerindra siap pasang badan untuk kebijakan yang diambil Jokowi, maka sesungguhnya KIH sudah "telat kaget"!
Ucapan basi seakan-akan menagih janji dan mengumbar jasa kepada Jokowi sehingga terpilih menjadi presiden, terdengar seperti rengekan anak kecil yang nagih permen hanya karena duduk manis selama penataran. Tidak ada persekutuan yang tidak saling menjanjikan keuntungan di dalam politik. Hubungan KIH dan Jokowi adalah simbiosis mutualisme yang sebenarnya cukup dapat dipahami sebagai hal yang lumrah. Tanpa Jokowi, KIH juga bagaikan senjata tanpa peluru!.