Mohon tunggu...
Ellen Maringka
Ellen Maringka Mohon Tunggu... wiraswasta -

Akun Ini Tidak Aktif Lagi dan Tidak Akan Aktif Lagi di Kompasiana. Tidak menerima atau membalas pesan di Inbox.

Selanjutnya

Tutup

Catatan Artikel Utama

Presiden Kok Kalah Tegas dengan Cakapolri; Apa Kata Dunia?

2 Februari 2015   14:38 Diperbarui: 17 Juni 2015   11:58 1762
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Lalu sekarang siapa yang harus disalahkan, atau tepatnya dimintai pertanggungjawaban?. Jangan salah, saya tetap mengatakan Jokowi-lah satu-satunya yang harus menyelesaikan kekisruhan ini. Mengutip syair lagu... "kau yang memulai, kau yang mengakhiri".

Sangat tidak elok menyalahkan parpol, KPK, BG, BW, AS maupun petinggi parpol yang di belakangnya berdiri Megawati, JK, dan Surya Paloh. Ini semua salah Jokowi!. Lha, khan selalu harus ada yang bertanggung jawab. Hak prerogatif Presiden bukan berarti bonus tanpa tanggung jawab.

Kekusutan ini dimulai dengan mencalontunggalkan BG tanpa melibatkan KPK dan PPATK. Standar yang berbeda dipakai ketika Jokowi memilih para menterinya.

Lalu kalau sudah salah, bagaimana dong? Pak Jokowi, keliru itu manusiawi. Presiden juga bukan malaikat atau dewa yang bebas dari khilaf. Salah ya tinggal diperbaiki dan ambil hikmahnya dari semua ini agar ke depan Bapak jangan mau lagi dijadikan alat oleh parpol demi mencapai ambisi yang berlawanan dengan kehendak rakyat.

Pak Jokowi, next time kalau mau mencalonkan pejabat tinggi atau yang setara dengannya, jangan memilih satu orang saja. Yang tunggal itu cukup calon pasangan hidup. Biarkan hak ketunggalan itu menjadi milik Ibu Iriana selamanya.

Pelajaran kedua yang bisa diambil dari kekisruhan ini adalah jangan pernah menggunakan standar ganda. Ketika memilih menteri, Bapak melibatkan KPK dan PPATK. Seharusnya dalam menentukan jaksa agung dan calon kapolri, KPK dan PPATK juga harus dilibatkan.

Kembali ke judul artikel di atas, seorang pemimpin dinilai dari ketegasannya mengambil keputusan. Kalau BG saja yang menyandang status tersangka, keukuh dan ngotot tidak mau mundur, maka akan aneh kalau Bapak sebagai presiden malah ragu menggugurkan beliau sebagai calon Kapolri!

Polisi di negara ini bukan hanya beliau seorang. Terlepas dari tindakan yang diambil yaitu mempraperadilankan KPK, tapi ujung tombak penegak hukum, yaitu kapolri, sudah selayaknya bebas dari ketersangkaan dan status yang membawa kecurigaan dan keresahan.

Hamdan Zoelva ketika melontarkan ungkapan apa kata dunia kalau tersangka dilantik, tentu sudah paham legalitas ucapannya. Tidak usah gentar dengan ancaman bakal di-impeached dan dilengserkan, Pak. Yang memilih Bapak adalah lebih dari separuh rakyat Indonesia, saya salah satunya.

Kalau tindakan Bapak untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan tidak mau mendzolimi kepercayaan rakyat, maka percayalah Pak... Anda tidak akan pernah berdiri sendirian.

Ragu dalam bertindak dan terlalu lama dalam ketidakpastian, justru akan jelas menunjukkan Anda kalah tegas dengan cakapolri yang ditengarai sedang bermasalah hukum dengan status tersangkanya. Nah kalau sama cakapolri presiden malah kalah tegas... ini baru apa kata dunia?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Catatan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun