Saya adalah wajib pajak pribadi yang sudah melaporkan pajak saya mulai dari tahun 2008 sampai sekarang (gara-gara aturan bebas fiskal tahun 2008 lalu). Saya juga membantu pelaporan pajak teman dan keluarga saya. Selama 8 (delapan) tahun pelaporan pajak ini saya memiliki beberapa unek-unek yang menurut saya semuanya adalah penyebab carut marutnya perpajakan kita. Berikut adalah beberapa unek-unek saya yang saya rasa wajib diperhatikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan supaya membuat pajak itu lebih menyenangkan dan manusiawi.
Pertama,membayar pajak kok dipersulit? Perlu diperhatikan bahwa teman saya yang sudah sarjana ekonomi jurusan perpajakan mau melaporkan pajaknya terpaksa harus ikut kursus BREVET A. Bisa disimpulkan bahwa membayar pajak itu gampang tetapi membuat laporan pajaknya itu yang sulit. Apalagi sekarang ditambah dengan keharusan wajib pajak melaporkan pajaknya menggunakan sistem komputer dan mengunggahnya via online. Teman saya yang jurusan teknik informatika aja sampai harus bolak balik kantor pajak untuk belajar penggunakan aplikasi komputer dan sistem online itu.
Masalah tambah kacau dimana di tempat saya (Pekanbaru), Konsultan Pajak (Account Representative/AR) malah ada yang tidak menguasai pelaporan pajak via komputer ini. Pertanyaannya sekarang adalah yang wajib kerja ekstra sekarang itu wajib pajak atau pegawai pajak? Lebih baik bercermin ke perusahaan asuransi atau pembayaran saja dimana kita sebagai pelanggan taunya cuman bayar saja. Lalu kalau kita kurang bayar kita akan diberitahu berapa kekurangan bayar kita. Kan gampang kalau sudah begitu?
Kedua, pengisian sendiri (self assestment) yang merepotkan dan membingungkan. Menyambung poin (1), bahasanya halusnya dari self assestment adalah pemerintah mempercayai warganya supaya mau melaporkan pajak sesuai perhitungan wajib pajak sendiri. Bahasa kasarnya adalah pemerintah (bagian pajak) malas (atau kekurangan pegawai) untuk menginput dan memeriksa laporan pajak dari wajib pajak dan jika ditemukan penyimpangan maka wajib pajak bisa langsung dihukum dan pihak pajak tidak bisa disalahkan karena bukan mereka yang mengisi laporan pajaknya.
Seharusnya seperti poin (1) tadi, kita cukup membayar sedangkan soal isi mengisi kan urusan pegawai pajak. Untuk perusahaan-perusahaan besar mereka sanggup menggaji ‘orang-orang pintar’ untuk melaporkan dan membayar pajak mereka. Tetapi untuk masyarakat khususnya orang pribadi tentunya dia akan merasa kesulitan karena ‘dia tidak sepintar orang-orang yang dipekerjakan perusahaan besar tadi’.
Ketiga, aturan-aturan perpajakan yang terlalu kaku dan bertele-tele. Contohnya, teman saya seorang dosen dengan penghasilan tidak tetap, pihak kampus sudah memotong pajak penghasilan teman saya tetapi teman saya tidak diberikan bukti potongnya padahal sudah memintanya berkali-kali. Walhasil teman saya harus membayar pajak penghasilan teman saya lagi di bagian penghasilan lain-lain atas saran dari konsultan pajak.
Lalu ada orang tua teman saya yang sudah berumur 70 tahun dan pensiun tetapi memilki aset rumah dan uang tunai. Dia sekarang bingung bagaimana melaporkan pajaknya gara-gara pelaksanaan pengampunan pajak. Intinya adalah seharusnya aturan-aturan pajak itu sudah membahas hal-hal kecil atau yang mungkin terjadi jadi jangan hanya berpikir bahwa aturan pajak itu sudah bagus dan sempurna.
Keempat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Ini juga menjadi salah satu penyebab minimnya pembayaran pajak di negara kita ini. Sekali-kali petugas-petugas pajak itu dikirimkan ke pelosok-pelosok melakukan penyuluhan pajak ke masyarakat itu baru benar. Jadi jangan hanya sibuk berdiam di kantor pajak dan cuman sibuk memeriksa laporan pajak untuk menemukan kesalahan pembayaran pajak supaya bisa memberikan sanksi denda.
Saya jadi teringat kejadian beberapa tahun yang lalu, dimana saya dimarahi oleh AR (Account Representative) saya gara-gara saya salah melaporkan pajak anggota keluarga saya karena saya tidak menyadari bahwa tahun itu ada perubahan aturan perpajakan. Agak sedikit kesal sih tapi yah mau bagaimana lagi dan dalam hati saya berkata, “masih syukur saya mau bayar pajak tapi kok malah dimarahi karena salah isi padahal sebenarnya kan yang harus isi itu kan saudara AR.”
Kelima, kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum dimana petugas pajak masih tebang pilih objek pajak dan petugas pajak kurang jeli melihat peluang pajak. Teman saya seorang penjual nasi goreng kaki lima. Sehari dia bisa menjual sampai 100 bungkus nasi goreng dengan harga @ Rp. 8.000,- Omzetnya sebulan mencapai Rp. 24.000.000,- dan itu adalah jumlah yang lumayan besar. Tetapi saat orang pajak meminta dia melaporkan pajaknya dia malah berkeras tidak mau bayar dan petugas pajak tidak bisa berbuat apa-apa karena teman saya adalah pedagang kaki lima.
Sudah menjadi rahasia umum kalau omzet penjualan makanan dari pedagang kaki lima itu luar biasa besar. Ada beberapa penjual makanan yang memiliki omzet sampai di atas Rp. 40.000.000,- per bulan. Mereka bisa beli rumah, mobil, kebun sawit. Tetapi mereka-mereka ini malah tidak pernah tersentuh oleh pajak.
Keenam, itikad baik pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang kurang ditanggapi masyarakat atau masyarakat masih belum jelas melihat perubahan-perubahan berarti dalam pemberantasan korupsi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa korupsi masih merajalela di bumi pertiwi kita ini. Yang jelas sumber korupsi tentunya dari pendapatan pemerintah yang didasarkan dari pengumpulan pembayaran pajak.
Jadi timbul sebuah kesadaran (yang salah) dari masyarakat kita yaitu: “Buat apa bayar pajak banyak-banyak kalau nanti malah dikorupsi oleh oknum-oknum pejabat pemerintah.” Hal-hal ini sekarang malah mulai merembet kemana-mana. Di tempat saya (Pekanbaru) saya sudah mulai menemukan kendaraan bermotor yang ‘mati pajak’ dan tidak bayar-bayar pajak STNK lagi. Saat ditanya lagi-lagi alasan mereka karena nanti pajak yang mereka bayarkan dikorupsi oleh oknum-oknum pegawai pemerintah.
Ketujuh, untungnya saya kalau membayar pajak itu apa? Pertanyaan inilah yang selalu ditanyakan oleh banyak teman-teman saya. Inilah poin paling penting karena poin inilah yang bisa menarik minat orang untuk membayar pajak. Pemerintah selalu menjawab dengan jawaban klise bahwa dengan membayar pajak kita membantu pemerintah melaksanakan pembangunan. Tapi pemerintah tidak pernah menjawab apa-apa saja keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh pembayar pajak dibandingkan dengan yang tidak membayar pajak.
Di Amerika Serikat sendiri, pembayar pajak bisa dengan arogan bersitegang dengan polisi yang menginterogasi dia karena dia tau bahwa hak-hak dia dilindungi karena dia sudah membayar pajak. Hendaknya bisa diberlakukan aturan serupa di negara kita, dimana para pembayar pajak diberikan hak-hak eksklusif yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak bayar pajak. Jadi jangan hanya saat terkena musibah (banjir, bencana alam, dan lain-lain) orang-orang minta perhatian dan bantuan pemerintah padahal mereka sebagian besar tidak pernah bayar pajak sepeserpun.
Jadi menurut saya perpajakan kita akan tetap carut marut seperti ini kalau pemerintah tidak mulai melakukan perubahan-perubahan yang dianggap penting. Moga-moga beberapa poin di atas bisa menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan supaya bisa membuat pajak itu lebih menyenangkan dan manusiawi. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata-kata saya yang tidak pantas atau yang tidak berkenan karena saya sebagai manusia tentu tidak luput dari kesalahan-kesalahan.
