Diskusi Publik: Menelistik Enigma Biaya Pendidikan di Kampus Pendidikan

Setelah para ketua ormawa menyampaikan aspirasi, keluhan serta analisisnya giliran  Dr. H. Nono Supriatna, M.Si. (Direktur Direktorat Keuangan) memaparkan. Beliau mengatakan bahwa pada dasarnya yang diungkapkan oleh perwakilan fakultas dan kamda ini sama, yaitu belum ada keberpihakan kepada mahasiswa. Sepakat dengan tanggapan Adillo dari FPOK bahwa saat ini kita tidak perlu mencari masalah namun solusi yang lebih penting untuk di realisasikan.

Beliau menjelaskan penerimaan upi berasal/bersumber dari APBN (gaji, makan,dsb) BP PTN BH (jumlah besarannya tergantung dari akreditasi, prestasi dosen dan mahasiswa), Non PMBT, kerja sama. Saat ini penghasilan UPI menurun seperti halnya kolam renang UPI, namun tetap operasionalnya mesti di jaga. Kerja sama upi pun menurun. Selain itu, bantuan UPI sebetulnya tidak hanya berupa penundaan, walaupun masa pengumumannya mepet karena SK rektor butuh proses. Mengapa lama? Karena kita saling tunggu. Dari kemendikbud pun ada bantuan namun sampai saat ini kami belum tahu besaran yang akan diberikan kepada universitas. Angkatan 2017 yang tidak ujian sidangnya melebihi tanggal 20 Agustus maka harus membayar UKT dengan besaran 50%. Anggaran yang dikeluarkan UPI untuk UKT semester ini sebesar 7M ditambah relaksasi angkatan akhir, sehingga kurang lebih 9-10M.

Education is Not Profit Orientation

Nandang (Ketua BEM UPI Kamda Serang) Sepakat dengan apa yang sudah disampaikan bahwa manusia yang dihasilkan dikampus bukan hanya mendapatkan ilmu saja, namun mereka yang harus menyadarkan manusia lainnya dan ikut berkontribusi dalam pergerakan sosial. Nandang mengangap pergerakan UPI sangat sempit, terbukti UPI hanya berorientasi pada penghasilan mahasiswanya dengan menambah jurusan baru yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan yang merupakan disintegritas.

“Harapannya para pemegan kebijakan mampu untuk memanfaatkan waktu untuk bisa memberikan upaya yang terbaik untuk mahasiswa, jangan sampai masalah-masalah ini masih terus di ungkit di tahun-tahun berikutnya”.

Adillo selaku Ketua BEM KEMA FPOK mengatakan “Ada regulasi yang sangat Panjang dan birokrasi yang menyulitkan pada mahasiswa yang menyebabkan kapitalisasi dan perlu ada keadilan. Juga harus perlu di tegaskan mengenai kemanusiaan, karena pada akhirnya kita bergantung pada nyawa-nyawa, dan Pendidikan terhadap bangsa- bangsa. Pendidikan tinggi adalah yang mampu, mungkin ungkapan ini hanya oknum saja namun tak dipungkiri pula dapat menurunkan semangat kita sebagai mahasiswa yang ingin menempuh pendidikan tinggi namun dihadapi dengan permasalahan biaya. Saat ini kita tidak perlu mencari masalah namun solusi yang lebih penting untuk dapat di realisasikan.”

Menurut Rama Kurnia (Ketua BEM Kema FPBS) “mahasiswa hari ini menjadi korban dari kapitalisasi, kondisi kali ini di UPI oleh pejabat kampus khusus nya birokrat tidak berpihak pada mahasiswa UPI, mahasiswa tidak mampu menerima hak pendidikan salahsatunya yaitu mendapatkan bimbingan sosial. Sedangkan yang kita lihatpun pada masa pandemi seperti ini bantuan yang diberikan kampus tidak merata kepada seluruh mahasiswa, permasalahan uang pangkalpun tidak pernah digubris oleh rektorat. Seharusnya seminimal di masa pandemi ini ada kebijakan yang lebih solutif yang mampu diberikan UPI.” Ujarnya.

Pendidikan yang merupakan sokoguru peradaban harusnya mampu dijaga dengan baik oleh setiap elemen kekuasaan. Karena sesuai dengan amanat undang-undang bahwa pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, selain itu pula pendidikan yang berkeadilan dan berorientasi pada pencapaian nilai-nilai kemanusiaan harus terus dijunjung tinggi agar cita-cita bangsa yang mulia mampu terwujud.

Institusi pelaksana pendidikan sangat berperan penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa tersebut. Menurut Teguh Faisal Sholahudin (Presiden BEM REMA UPI Tasikmalaya) UPI merupakan satu-satunya universitas yang menyandang nama pendidikan. Ia beranggapan pendidikan yang kerap dapat membantu melahirkan generasi yang lebih unggul, sudah selayaknya harus menjunjung tinggi prinsip integritas.