Dampak Jalan Rusak di Lampung terhadap Perekonomian Lokal: Analisis dan Rekomendasi Kebijakan

REKOMENDASI

1. Peningkatan Anggaran dan Prioritas Alokasi Dana untuk Infrastruktur Jalan

Pemerintah daerah dan pusat perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan yang rusak. Prioritaskan anggaran untuk jalan-jalan utama yang menghubungkan pusat ekonomi, seperti jalan penghubung antar kabupaten, jalan perkebunan, dan akses menuju pusat-pusat industri.

2. Peningkatan Kualitas dan Ketahanan Infrastruktur Jalan

Pemerintah perlu menetapkan standar yang lebih ketat terkait kualitas jalan, dengan memperhatikan faktor ketahanan terhadap kondisi alam setempat, seperti curah hujan yang tinggi di beberapa wilayah Lampung.

3. Penegakan Regulasi Terhadap Penggunaan Jalan oleh Kendaraan Berat

perlu adanya pengawasan ketat terhadap muatan kendaraan dan penegakan hukum yang lebih tegas. Pemerintah harus memastikan bahwa kendaraan tidak melebihi batas tonase yang dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur jalan.

4. Peningkatan Koordinasi Antara Pemerintah Pusat dan daerah

 Mengingat kondisi jalan yang tersebar antara jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), harus memberikan dukungan teknis dan pendanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam menangani jalan rusak.