Lagi-lagi anggota MUI seperti Bachtiar Nasir, Zaitun Rasmin, dan M. Luthfie Hakim dipanggil Polisi namun tidak hadir untuk dimintai keterangan soal TPPU diduga berkaitan nilai Rp 100 miliar tersebut.
Bermula dari pernyataan:
KH. Bachtiar Nasir, selaku ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) menyampaikan, total dana untuk demonstrasi kasus penistaan agama Ahok, Jumat (4/11/2016), mencapai Rp 100 miliar
"Bukan hanya Rp 10 miliar, nyatanya, mungkin lebih Rp 100 miliar. Kami disubsidi lebih dari Rp 100 miliar,"ungkapnya, dalam Konfrensi pers di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (1/11/2016).
Akhirnya sumbangan tersebut berbuntut panjang, Polisi telah melakukan penyelidikan bahkan sudah masuk penyidikan kasus dugaan pencucian uang atau money laundry dana sumbangan umat untuk Aksi Bela Islam beberapa waktu lalu.
Uang tersebut ditampung di Yayasan Keadilan untuk Semua atau Yayasan Justice for All diduga disalah gunakan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dikelola oleh Bachtiar Nasir dan rekan-rekan.
Ada dua permasalahan yang terjadi pada Yayasan tersebut yaitu:
Pertama, UU menyatakan Yayasan tidak boleh mempergunakan uang sumbangan untuk membayar honor atau gaji akan tetapi harus dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat sosial, namun kenyataannya, uang tersebut dipergunakan untuk akomodasi peserta aksi menjatuhkan orang lain “Ahok”.
Kedua, Nilai sumbangan yang mencapai Rp 100 miliar lebih adalah angka yang sangat besar sekali hanya untuk menggulingkan Ahok.
Artinya, sumbangan tersebut adalah uang sumbangan umat dari pihak-pihak yang anti Ahok
Siapa sesungguhnya yang begitu dermawan ikut menyumbangkan uang yang sangat besar dalam kurun waktu yang begitu singkat bisa terkumpul sekitar Rp 100 miliar?
Bukankah untuk mengumpulkan sumbangan Rp 100 miliar dari masyarakat biasa butuh waktu lama hingga berbulan-bulan bahkan sampai tahunan baru bisa terkumpul?
Padahal isu “Aksi Bela Islam” hanya beberapa minggu menjelang hari H-nya, apakah bisa cepat terkumpul 100 miliar? Contoh sederhana sumbangan kampanye Ahok-Djarot butuh sekitar 2 bulan lebih baru bisa mencapai sekitar Rp 60 miliar dari berbagai kalangan masyarakat biasa.
Artinya, sumbangan uang yang mencapai Rp 100 miliar lebih, bisa bukan dari kalangan masyarakat biasa atau pengusaha biasa, diduga dari kalangan atas yang punya agenda politik terutama Pilkada DKI Jakarta yang kebetulan Ahok sebagai calon gubernur sekaligus sebagai sasaran Aksi Bela Islam.
Yang pasti, Aksi Bela Islam yang mampu meraup sumbangan Rp 100 miliar lebih sebagai timbal balik untuk menguntungkan calon gubernur penantang Ahok-Djarot seperti pasangan Agus-Sylvi dan Anies-Sandi.
Pihak Agus-Sylvi didalamnya ada SBY dan kroni-krooninya, sedangkan Anies-Sandi ada Prabowo dan beberapa kader Gerindra yang diduga terlibat kasus makar.
Pertanyaannya, siapa yang rela melalui perorangan atau patungan melimpahkan hartanya “100 miliar” untuk mendongkel Ahok lewat Aksi Bela Islam?
Apakah SBY CS atau Prabowo CS yang punya andil 100 miliar untuk memenangkan jagoannya di DKI Jakarta?
Sejak Ahok terlilit kasus Al-maidah 51, terutama SBY selalu menyinggung kasus Ahok dan tidak tanggung-tanggung nama Ahok selalu disebut-sebut dalam berbagai pertemuan maupun konfrensi pers, tidak luput pemerintah selalu disinggung. Seperti dikemas satu paket jumbo antara Ahok dan pemerintah.
Padahal sebagai mantan penguasa mestinya menyinggung persoalan bangsa yang lebih besar dan menyejukkan.
Justru, kemunculannya dipublik selalu bikin gaduh dan meresahkan masyarakat.
Apakah tujuannya ingin menutupi atau memutar balikkan sesuatu yang berkaitan dengan isu politik “Ahok” DKI Jakarta?
Rangkaian peristiwa yang terjadi sangat terlihat jelas saling berkaitan dan pihak-pihak yang terlibat itu-itu saja orangnya ibarat rantai makanan dalam lingkungan ekosistem.
Kembali lagi, apakah SBY ikut terlibat?
Bel berbunyi mulai terdengar sumbang, Balada sang mantan perlahan mengarah tidak tentu arah, memancing penegak keadilan menguak bau busuk siapa saja pemilik 100 miliar.
Salam Wiro Sableng…
