Keinginan ini terungkap oleh wakil ketua umum Partai Gerindra, Fadli Zon seperti dikutip di portal berita merdeka.com kemarin (merdeka.com). Usulan ini dapat dikatakan memiliki tendensi tertentu mengingat publik mengetahui fakta bahwa kemampuan pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Sandi jauh lebih unggul dalam penguasaan Bahasa Inggris.
Walaupun berkali-kali juga Presiden Joko Widodo didapati berpidato menggunakan Bahasa Inggris, ini tidak bisa dijadikan alasan agar format debat capres menggunakan Bahasa Inggris.
Status Bahasa Inggris di Indonesia adalah bahasa asing: English as a Foreign Language (EFL), sebagai bahasa kedua (English as a Second Language/ESL) pun tidak. Jadi dari segi formalitas, Bahasa Inggris tidak pantas digunakan dalam acara-acara resmi pemerintahan seperti pidato kenegaraan, kunjungan kerja presiden/pejabat negara, rapat-rapat resmi, dan tentu saja debat capres.Â
Berikut kutipan UU NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN Pasal 25 ayat:
 (1) Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumberdari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.Â
(2) Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta saranakomunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.
(3) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan,komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.
Pada pasal-pasal selanjutnya diterangkan bagaimana Bahasa Indonesia wajib digunakan diberbagai tempat,waktu, dan keadaan. Akan sangat jelas bagi kita bahwa apabila debat capres menggunakan Bahasa Inggris, maka debat tersebut telah melanggar undang-undang. Bukannya UU ini juga buatan Pak Fadli Zon, yah?
Terlepas apakah hal ini melanggar UU atau tidak, ada beberapa kerugian jika debat publik ini menggunakan bahasa Inggris. Pertama, debat capres tidak akan efektif. Kedua, debat akan dinilai arogan. Ketiga, debat memboroskan keuangan.
Debat dengan menggunakan Bahasa Inggris tidak akan pernah efektif. Mengapa demikian? Dilihat dari aspek kandidat yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris berbeda, maka debat akan menjadi sebuah guyonan dimana banyak pesan-pesan yang mungkin tidak tersampaikan. Selain itu, siapa yang akan menonton debat ini?
Hal ini mengingat hanya berapa persen orang Indonesia yang bisa menggunakan Bahasa Inggris dengan baik. Bagi kebanyakan penonton debat sama saja dengan menonton debat bisu. Sudah gagal menyampaikan pesan kepada sesama capres, debat akan gagal menyampaikan pesan kepada masyarakat Indonesia, dan justru ini yang terpenting.
