Seperti yang diungkapkan oleh Nelson Mandela, "Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kita gunakan untuk mengubah dunia." Meningkatkan pemahaman politik melalui edukasi adalah kunci, dan gagasan yang dihasilkan harus dapat diperjuangkan. Pendidikan politik diperlukan untuk memperbaiki politik, dan partai politik memiliki peran penting dalam menciptakan iklim demokratis yang mendukung persatuan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Penting untuk dicatat bahwa sementara strategi tertentu mungkin berhasil dalam konteks politik lokal, eksploitasi isu-isu sensitif seperti kemiskinan perlu dihindari. Masyarakat yang miskin perlu mendapatkan perhatian dan solusi nyata terhadap masalah-masalah mereka, bukan hanya menjadi alat untuk kepentingan politik. Pemilihan caleg pada 2024 harus mempertimbangkan integritas dan perjuangan untuk mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya sebagai penyalur bantuan sosial. Kritik konstruktif terhadap para anggota dewan perlu diberikan agar fokus tetap pada idealisme mereka dan bukan hanya sebagai pelayan eksekutif.
Perlu diingat bahwa pemimpin yang baik datang dari lingkungan yang baik, dan jangan sampai terjebak dalam pragmatisme janji populis tanpa dasar yang kuat serta masuk akal. Janji-janji yang terdengar populer tetapi tidak didasarkan pada analisis kebijakan yang solid atau rinci dapat menyesatkan masyarakat. Tanpa dasar yang kuat, implementasi janji semacam ini mungkin sulit dilakukan atau dapat berdampak negatif pada ekonomi dan stabilitas.
Money Politik, yang kini kian banyak bermanifestasi sebagai politik janji-janji, dapat mencakup janji politik yang bahkan ditransformasi menjadi isu agama dan dibawa-bawa ke dalam tempat/rumah ibadah. Penting untuk disadari bahwa kritik harus dilakukan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang seharusnya dijalankan oleh para pemimpin. Kita harus kritis terhadap fakta bahwa peran mereka seharusnya lebih sebagai distribusi pikiran daripada logistik. Pemimpin harus selalu ingat tugas mereka yaitu Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan.
Dalam sistem demokrasi, peran pemuda sangat penting. Oleh karena itu, saran saya untuk pemilu ini adalah memilih legislatif dari partai A dan eksekutif dari partai B. Hal ini bertujuan agar tercipta cek and balance yang dapat mencegah hegemoni kekuatan dari golongan tertentu. Menurut teori tindakan kolektif Olson, perbandingan antara sapi perah dan negara menggambarkan bahwa penguasa atau kelompok elit dapat tetap kuat dan sejahtera, bahkan dalam situasi penjarahan atau eksploitasi yang merugikan masyarakat secara luas dalam konteks ketidaksetaraan sosial yang merugikan masyarakat, gambaran tentang keberlanjutan dan kesejahteraan elit penguasa dapat menciptakan ketidakadilan.
Antara distribusi Pikiran vs Logistik menjadi perhatian penting. 'Distribusi pikiran' mencerminkan kebutuhan untuk mendorong keragaman ide dan gagasan dalam menghadapi isu-isu kompleks. Ini menekankan pada kebijaksanaan dan pemikiran kritis sebagai landasan pengambilan keputusan, bukan hanya mengandalkan aspek 'logistik' atau pengelolaan sumber daya fisik. Kritik terhadap niat para pemimpin juga harus terus dilakukan, mengingat mereka seharusnya berjuang dengan pikiran, bukan tukar tambah logistik atau selip amplop. Pernyataan mengenai tugas Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan menjadi pengingat penting akan peran utama para pemimpin dan perwakilan politik. Fokus pada tugas-tugas legislasi, pengelolaan keuangan negara, dan memastikan akuntabilitas pemerintah adalah harapan yang perlu dipertahankan.
Saran memilih dari partai yang berbeda merupakan langkah strategis untuk mencegah dominasi hegemoni atau penuhnya kontrol dari satu golongan atau partai. Tujuannya adalah mendorong kebijakan yang mencerminkan keragaman pandangan masyarakat. Penting untuk memastikan peran aktif dan suara yang keras dari dewan perwakilan sebagai wakil rakyat di depan eksekutif. Hal ini kunci untuk memastikan representativitas dalam pembuatan kebijakan, di mana para wakil harus menjadi suara yang mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara luas. Pendekatan ini merupakan implementasi praktis dari konsep cek and balance, yang dapat menjamin agar kekuasaan tidak terpusat sepenuhnya pada satu pihak.
Dalam melihat korelasi antara money politics dengan isu kemiskinan, pendekatan yang tepat adalah memperhatikan pertarungan calon lokal di DPRD kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan area pertarungan yang relatif sempit dan jumlah suara yang terlibat tidak sebanyak di tingkat nasional, membuat total pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenangkan pemilihan menjadi lebih masuk akal. Pada tingkat DPRD Provinsi/DPR, umumnya dana digunakan untuk mendukung calon dari DPRD kabupaten/kota karena sulitnya mencakup semua wilayah secara merata. Oleh karena itu, seorang calon legislatif (caleg) DPRD kabupaten akan mempertimbangkan beberapa aspek untuk memastikan kemenangannya.
Pertimbangan tersebut antara lain:
1. Penerimaan Publik terhadap Partainya:
- Seorang caleg akan mempertimbangkan popularitas partainya di wilayahnya. Sebagai contoh, seorang caleg dari Partai A yang tradisionalnya dapat meraih 2 kursi di dapil tempatnya mencalonkan diri, akan memiliki pertimbangan yang berbeda dengan caleg dari partai lain yang mungkin hanya dapat meraih 1 kursi tanpa peluang untuk mendapatkan 2 kursi. Hal ini mempengaruhi jumlah modal yang dibutuhkan untuk kampanye.
2. Kompetisi dengan Sesama Partai:
- Â Caleg dari partai yang memiliki beberapa caleg serius dalam pemenangan memerlukan perolehan suara yang lebih tinggi dibandingkan dengan partai lain yang hanya memiliki 1-2 caleg serius. Akibatnya, pengeluaran kampanye juga lebih besar. Caleg dari partai yang memiliki kompetitor internal harus berinvestasi lebih besar untuk mengungguli rekan satu partainya.
