Hal lain yang perlu dilakukan agar tidak melewatkan peluang untuk memanfaatkan bonus demografi, antara lain dengan penguatan institusi dan SDM agar target TFR 1,9 pada tahun 2030 dapat terpenuhi, selanjutnya dengan menurunkan angka kematian bayi (IMR) melalui peningkatan pelayanan kesehatan, dan dengan meningkatkan partisipasi sekolah khususnya untuk kelompok usia produktif yang akan menjadi tenaga kerja yang berkualitas.Â
Dari sisi kesehatan, penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan sanitasi lingkungan, karena penduduk yang sehat akan dapat berkonstribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan penurunan kemiskinan.
Dari sisi ekonomi, pemerintah perlu segera membuat prioritas ekonomi kedalam sektor-sektor yang dapat menyerap penduduk usia kerja produktif, seperti industri, jasa, dan teknologi. Selain itu diperlukan juga kebijakan ekonomi yang mendukung perdagangan bebas dan pasar terbuka supaya dapat mendorong pertumbuhan sektor perekonomian. Namun, jika hal-hal tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah, akan muncul setumpuk persoalan. Sebut saja tingkat pengangguran yang tinggi, meningkatnya angka kriminalitas, serta meletusnya konflik sosial.
Kebijakan tersebut membutuhkan komitmen pemerintah. Pemerintah yang baik sangat essensial dalam mendukung terciptanya bonus demografi, meliputi aturan hukum, stabilitas keamanan, efisiensi, dan akuntabilitas. Selain itu, juga diperlukan institusi pemerintahan yang kuat dan transparan. Perkembangan iptek juga menjadi acuan dalam membentuk sebuah pemerintahan yang baik.Â
Pemerintah dituntut siap untuk menyiapkan anak-anak muda yang berkualitas sebelum memasuki tahun 2028-2030. Sehingga ketika perayaan sumpah pemuda yang keseratus tahun, anak-anak muda Indonesia sudah siap menanggung beban perjalanan bangsa Indonesia yang menentukan dimasa mendatang.
