Ketika Palangkaraya Menjadi Ibu Kota Negara dan Ruang Terbuka Hijau

Terdapat 4 sumber dana yang mungkin digunakan Pemerintah sebagai pembiayaan, antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan murni swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Dengan asumsi pemerintah menyiapkan dana untuk pembangunan ruang terbuka hijau di Palangka Raya sebesar 5% dari alokasi rata-rata untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup dan perumahan dan fasilitas umum, akan didapatkan angka sebesar Rp2,095 triliun setiap tahunnya.

Sedangkan, total kebutuhan biaya pembangunan ruang terbuka hijau mencapai Rp 800 Miliar. Dengan begitu, pembangunan tersebut dapat didanai dengan satu periode APBN, lebih menguntungkan apabila menggunakan mekanisme KPBU, yang sebagian besar memiliki masa konsesi lebih dari 5 tahun.

Taman Kalijodo yang memerlukan biaya pembangunan Rp 20 Miliar, dibangun dengan menggunakan mekanisme CSR. Apabila seluruh pembangunan ruang terbuka hijau di Palangka Raya menggunakan mekanisme CSR sebagai sumber pembiayaan utama, diperlukan kurang lebih partisipasi dari 40 perusahaan. Hal tersebut tentu bukanlah hal yang mudah.

Oleh karena itu, sebaiknya Pemerintah tidak menjadikannya sebagai sumber utama. Alasan utamanya adalah karena CSR bersifat tidak pasti dan tidak mengikat mengenai aspek lingkungan.

Selain itu, jumlah partisipasi perusahaan yang diperlukan juga termasuk cukup banyak. Dengan begitu, target waktu pemenuhan pembangunan tentu menjadi sulit untuk dipastikan, yang berimplikasi pada lambannya penciptaan atmosfir wilayah yang nyaman dan layak huni.