K14_ Contoh Cara Menerapkan PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Elektronik

Dalam hal terdapat laporan atau pengaduan dari masyarakat kepada Menteri, Pimpinan Lembaga, gubernur, atau bupati / wali kota sebagai pelaksana sistem OSS atau kepada Kejaksaan atauu Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan sistem OSS, Penyelesaian dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang -- undangan dibidang administrasi pemerintah

Dalam hal laporan atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik meneruskan / menyampaikan tersebut kepada Menteri, gubernur, Bupati / Wali kota untuk dilakukan pemeriksaan