Kebetulan saya terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024 di tingkat desa. Rekrutmen panitia pemungutan suara yang digelar oleh KPU pada Desember 2022, saya dinyatakan lolos menjadi salah satu panitia pemungutan suara tingkat desa. Hal ini pun menjadi hikmah tahun 2023.
Terlepas dari cerita singkat tersebut, pada minggu kedua Desember 2023 adalah jadwal daripada pelaksanaan pendaftaran dan pembentukan kelompok penyelenggaraan pemungutan suara atau KPPS.Â
Panitia pemungutan suara atau PPS yang berada di tingkat paling bawah, tingkat desa melakukan rekrutmen KPPS, sebagai salah satu ujung tombak dalam pesta demokrasi.
Pelaksanaan pendaftaran KPPS dilaksanakan selama 10 hari sejak tanggal 11 Desember-20 Desember 2023. Waktu yang sangat panjang untuk merekrut pemuda-pemudi berintegritas di tingkat desa untuk didapuk menjadi KPPS.
Pada kenyataannya, terdapat dua desa yang mengalami kekurangan pendaftar KPPS pada kecamatan saya tinggal, sehingga sampai batas waktu yang telah ditetapkan oleh KPU, kedua desa tersebut tidak memenuhi kuota kebutuhan petugas KPPS.Â
Setelah saya amati, ternyata terjadi penurunan minat masyarakat untuk mendaftar sebagai petugas KPPS di tingkat desa. Hal ini berdasarkan progres pendaftaran tiap harinya selama jadwal pendaftaran, pada masing-masing desa di kecamatan saya, persentasenya rendah.
Saya sebagai PPS, berasumsi penurunan minat masyarakat untuk menjadi petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara diakibatkan oleh beberapa hal; seperti beban kerja yang jelas tentu tidak mudah; honorarium yang diterima petugas KPPS pun belum dapat menghilangkan penat bekerja; sekaligus berkaca pada pengalaman pelaksanaan Pemilu 2019.
Pada pelaksanaan Pemilu 2024 nanti, KPPS dibekali dengan penggunaan aplikasi siRekap, suatu aplikasi yang difungsikan untuk mendigitalisasi hasil perolehan penghitungan surat suara pada kertas plano, yang salah satu fungsinya juga menjadi progres quick count KPU terhadap perolehan suara calon legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden pada kontestasi politik 2024.