Rakyat pedesaan tidak terlalu mengikuti konflik internal pemerintahan, entah pemerintah pusat maupun daerah. Sebab ruwet bila mengurusi hal itu. Belum tentu juga dapat uang atau tunjangan tiap bulan. Toh gak bisa membuat hidup mereka yang awalnya miskin hina menjadi kaya raya. Mustahil itu. Pesimis ya?
Rakyat pedesaan gak butuh bacotan para kaum cendekiawan di puncak kepemimpinan, mereka hanya butuh kepastian; kepastian penerimaan nutrisi atau unsur hara pada pupuk subsidi dan non subsidi bagi petani itu sama; kepastian pemerataan kualitas pendidikan antara perkotaan dan pedesaan; kepastian akses yang sama terhadap internet; kepastian layanan publik yang singkat, cepat, dan tepat; kepastian pembangunan infrastruktur yang meningkatkan taraf ekonomi; kepastian tidak ada diskriminasi terhadap masyarakat pedesaan; hingga kepastian keadilan dan hukum yang sama dalam perundang-undangan.
Secara langsung, Pemerintahan Jokowi telah mewujudkan harapan atau cita-cita mulia bangsa Indonesia.
Melalui program PKH, KKS, KIS, dan KIP membantu jutaan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat pedesaan keluar dari kesengsaraan. Akses kesehatan menjadi sangat dekat, meski prosedurnya amburadul. Akses pendidikan bagi masyarakat semakin terbuka lebar ke jenjang pendidikan tinggi. Akses kesejahteraan sosial diwujudkan dengan program pembiayaan usaha skala mikro.
Dengan program sertifikasi tanah Indonesia, masyarakat pedesaan dapat mengukuhkan dan memperjelas secara hukum akan kepemilikan hak atas tanah yang mereka tempati bertahun-tahun. Selain itu, pembangunan infrastruktur (jembatan, bendungan, waduk, jalan tol, bandara, hingga jaringan internet) sangat memberdayakan masyarakat sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Wujud nyata itulah yang dilihat oleh masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Dengan banyaknya kemudahan tersebut, masyarakat semakin percaya bahwa Jokowi adalah presiden yang benar-benar pemimpin, mendengar keluhan masyarakat.
Masyarakat gak mau tahu, bukan berarti mau tempe ya, panjangnya proses pengambilan keputusan dari tangan sang presiden. Mereka hanya akan melihat seberapa besar presiden mengabulkan doa-doa mereka.Â
Saya sampai gak bisa berkata-kata lagi, betapa indahnya kebijakan pemerintahan Jokowi yang memprioritaskan kepentingan masyarakat Indonesia. Terlepas dari gelut dahsyat sang presiden dengan lembaga pemerintah yang ada.
Ingat, presiden bukanlah Tuhan. Suara rakyat juga bukan suara Tuhan. Sehingga, sang presiden kadang mengambil sebuah keputusan yang bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat, tapi sering pula direvisi. Suara rakyat bukan suara Tuhan, sebab rakyat kadang diperintah berkata A oleh orang-orang yang berkepentingan dalam tahta kekuasaan.
Jadi, kritikan BEM UI hanyalah sebuah keluhan atas ketidaksesuaian perkataan dan perbuatan Presiden Jokowi, bukan suatu ujaran kebencian. Bukankah begitu?
Bayu Samudra
