Saya berharap Disdukcapil di Indonesia, meng-update data kependudukan secara rutin bahkan real time. Misalnya data penduduk yang telah meninggal, langsung dikeluarkan dari database kependudukan (penonaktifan NIK) agar tidak selalu muncul dalam data kependudukan yang digunakan oleh instansi pemerintah lainnya. Begitupun dengan kelahiran penduduk baru.
Hal ini ditujukan, agar menciptakan data kependudukan yang akurat, tepat, benar, dan real time. Jadi, Disdukcapil bukan hanya lembaga pemerintah yang menerbitkan dokumen kependudukan semata, melainkan peng-update-an data kependudukan agar mewujudkan satu data Indonesia.
Secara tidak langsung, mengubah mindset dari meng-entri apa hari ini menjadi membenahi apa hari ini?
Sebab sudah banyak masalah akibat data kependudukan yang tidak akurat ini. Salah satunya, penyaluran bantuan, semisal bantuan pemulihan ekonomi karena pandemi yang banyak fiktif (karena penduduk yang meninggal bahkan pindah domisili, masih terdata) bahkan yang sempat viral ialah masalah data ASN yang bodong.
Mengapa demikian? Jelas saja, nomor ponsel kita saat ini saja, sudah banyak pesan singkat (SMS), telpon, bahkan chat masuk yang menawarkan jasa pinjaman dana, penawaran obat kuat, promosi penginapan hotel, hingga ajakan berjudi secara online.
Masih yakin, digitalisasi e-KTP bakal aman?
Mengingat masih suburnya transaksi jual beli data pribadi (nomor ponsel, nomor rekening, akun medsos, bahkan alamat surel) di dunia maya gelap gulita.
Dan yang baru-baru ini, BPJS Kesehatan mengalami kebocoran data pengguna layanannya, entah karena dibobol hacker yang sakit hati dengan layanan BPJS Kesehatan bersama para mitra, maupun pura-pura tidak tahu ada lubang kecil yang menganga di saluran pipa data mereka. Entahlah saya tidak membahas hal ini.
Ketika nomor ponsel kita terbebas dari hal-hal tersebut, maka digitalisasi e-KTP mungkin tepat dibicarakan ketika kumpul-kumpul di kedai kopi. Mengingat, banyaknya masalah kependudukan yang mesti dibenahi terlebih dahulu.
Tak hanya masalah itu, payung hukum pun harus tegas mengikat semua orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran atau usaha pembocoran data pribadi. Jangan hanya menggantungkan pada UU ITE, tapi undang-undang yang lain terutama masalah data pribadi.
