Alasan Rendahnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan pada Masyarakat Pedesaan

Ada yang tidak ter-cover BPJS Kesehatan yang disubsidi pemerintah meski tergolong keluarga kurang mampu. Ada yang tidak punya akta kelahiran, terutama putra-putri yang terlahir mulai awal 2000 hingga hari ini (7 Juni 2021).

Masalah-masalah tersebut, ternyata tidak mendapat perhatian serius dari yang bersangkutan. Artinya warga masyarakat pedesaan menganggap dokumen pendudukan itu penting tidak penting, antara ada dan tiada. Intinya, kalau butuh baru dicari.

Itulah mengapa masyakarat pedesaan kadang tidak mendapat akses terhadap layanan publik yang disediakan pemerintah. Misal akses kesehatan, akses pendidikan, bahkan layanan pemerintahan lainnya. 

Sehingga, masyarakat pedesaan merasa dirinya tidak diperhatikan oleh pemerintah. Terlebih tumbuhnya citra buruk pemerintah (pegawai pemerintah) yang suka mempersulit akses layanan publik.

Salah satu pendataan, pendataan keluarga 2021 oleh kader pendata BKKBN (foto dari nasional.sindonews.com)

Pemerintah itu gak buruk. Mungkin penggerak roda kepemerintahannya saja yang usang, rusak, dan berkualitas rendah. Sehingga, wadahnya pun terlihat buruk.

Saya punya sebuah botol anyar, baru beli di pasar. Dan saya isi dengan air tanah, lumpur, maka citra botol pun akan berubah dari bagus dan elok, menjadi jelek dan buruk rupa. Tapi, bila saya isi dengan air bersih, maka terlihat bagus, nyaman dipandang. Jadi, sesederhana itu penggambaran pemerintah dan pegawai pemerintah.

Apakah tidak ada usaha dari masyarakat pedesaan untuk mendapatkan atau memiliki dokumen kependudukan?

Ada kok. Hanya saja masyarakat pedesaan tidak mendapat layanan yang sesuai standar operasional atau ketentuan. Sehingga, usaha mereka memiliki dokumen kependudukan tak kunjung mencapai titik terang. Lah kok bisa?

Ingat, seorang warga negara dibantu oleh seorang pegawai pemerintah untuk dapat memiliki dokumen kependudukan. Apabila yang membantu masyarakat itu berkarakter baik, menjalankan tugasnya sesuai SOP, maka layanan publik pun dapat diterima oleh yang bersangkutan dalam waktu singkat. 

Nahas, bagi masyarakat yang berhadapan dengan pegawai pemerintah yang kerja lamban, suka mempersulit, apalagi ada pungutan biaya, bukannya selesai dengan cepat malah lama dan banyak alasan.

Pelayanan salah satu dokumen kependudukan, KTP (foto dari jabarprov.go.id)

Selain keterbatasan pengetahuan masyarakat pedesaan akan prosedur mendapatkan dokumen kependudukan, adanya praktik pungli (pungutan liar) dari layanan publik yang sebenarnya cuma-cuma, membuat masyarakat semakin enggan melengkapi dokumen kependudukannya.