Kisah Cinta Demokrasi, HAM, dan Pendidikan Multikultural

Indonesia harus melakukan sebuah upaya penerapan pendidikan multikultural agar dapat mengikat keberagaman dalam satu asas. Hal ini mendorong penciptaan rasa persatuan dan kesatuan di masa yang akan datang. Seperti  meminimalisir terjadinya konflik internal antara masyarakat, agama dan budaya yang berbeda. Pendidikan multikultural harus dilakukan. 

Mengingat arus globalisasi dan digitalisasi zaman akan merenggangkan unsur-unsur keragaman. Untuk mengatasi itu, pemerintah harus gesit dalam penanaman pendidikan multikultural, baik di dalam sekolah PAUD hingga perguruan tinggi dan masyarakat umum. Pendidikan multikultural itu penting untuk membentuk sebuah persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa.

Namun perlu digaris bawahi bahwa dalam implementasi harus melihat sejumlah sisi, yakni sisi demokrasi dan HAM. Kenapa? Pendidikan multikultural lahir karena adanya berbagai perbedaan di dalam tubuh masyarakat, akan tetapi diselelesaikan dengan pemberian HAM serta demokrasi yang telah lama menjadi payung masyarakat.

 Harus dijaga betul agar tidak menerobos pagar demokrasi dan dinding hak asasi manusia yang telah digariskan sejak lama. Maka dari itu, pendidikan multikultural di Indonesia harus mengaitkan konsep demokrasi dan HAM. Agar tidak menyimpang dari tujuan asal guna membina atau memberi pengajaran kepada masyarakat luas dalam menghargai dan menghormati keberagaman.

Pendidikan Multikultural dengan Demokrasi

Demokrasi sejatinya sebuah arti kebebasan rakyat dalam berkuasa. Di Indonesia kita mengenal sebuah asas demokrasi yakni pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Pendidikan multikultural sama halnya dengan tata krama. Namun, memiliki perbedaan pelik. Salah satunya adalah luas cakupan yang berbeda. Pendidikan multikurtural merupakan tanggung jawab kita semua dan pemerintah sebagai pendobrak kebiasaan lama.

Pendidikan multikultural mengharapkan sebuah proses pembelajaran yang menghargai dan  menerima keberagaman yang ada dalam masyarakat tanpa harus menghilangkan, mengucilkan, menghina, memusnahkan, bahkan tidak mengakui keberadaan. Sehingga sistem dari pendidikan multikultural tidak boleh sewenang-wenang atau memaksakan perbedaan yang ada menjadi satu. 

Hal ini tentunya melanggar sebuah ketetapan yang telah dibangun dalam demokrasi. Sejatinya keragaman merupakan sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilestarikan guna menjadi sebuah identitas bangsa yang besar dan kaya.

Pendidikan Multikultural dengan HAM

Selain pendidikan multikultural berhadapan dengan pagar demokrasi, pendidikan multikultural akan bertemu dengan dinding HAM. Kenapa harus berhadapan dengan HAM? Bukankah pendidikan multikultural tidak ada sangkut pautnya dengan HAM? Pendidikan multikultural harus berhadapan dengan HAM, karena pendidikan multikultural sejatinya mengatur dan membina masyarakat. 

Maka jelas, hak asasi setiap orang akan diberi batasan kebebasan dalam kehidupannya. Maka dalam menciptakan sistem pendidikan multikultural harus memikirkan HAM tersebut, apakah menyinggung hak asasi atau menerobos hak asasi ataupun merangkul hak asasi tersebut di dalam sistem yang kompleks terhadap pendidikan multikultural.

Nah, Indonesia dalam menerapkan pendidikan multikultural berpedoman pada hak asasi, yang mana hak asasi tersebut tidak diterobos atau menyinggung melainkan merangkul perbedaan-perbedaan antara masyarakat yang pluralisme tersebut ke dalam sebuah sistem pendidikan multikultural.