Namun juga tidak dipaksa harus membeli. Yang penting tidak menggunakan tas-kantong plastik.
Jadi menurut saya apa yang dilakukan pemerintah DKI dan beberapa kota lainya merupakan langkah positif untuk meminimalisir keberadaan sampah plastik demi kebaikan ekosistem di Jakarta dan kota kota lain.
Oleh karena hal tersebut, barangkali kemudian pemerintah DKI megambil langkah pelarangan tentang kantong plastik tersebut.
Seperti yang dilansir oleh economy.okezone beberapa hari yang lalu, Bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan pelarangan penggunaan kantong berbahan plastik mulai 1 Juli 2020.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.
Kalau kita perhatikan dan kita cermati secara serius memang sampah yang ada hampir 90 % yang terlihat adalah sampah plastik. Baik di bak bak penampungan maupun di tempat pembuangan akhir sampah (TPA), meskipun dari hasil beberapa penelitian hanya ditemukan sekitar 78 persen yang merupakan sampah plastik.
Namun kenyataannya lebih dari jumlah tersebut. Hal ini terjadi karena sampah sampah lain bisa langsung menjadi kompos. sementara sampah plasik masih tetap teronggok tanpa mengalami perubahan fisik. Sehingga nampak menonjol dan tetap kelihatan sebagai sampah plastik yang sangat mengerikan.
Tanggapan masyarakat soal larangan penggunaan kantong plastik inipun bermacam acam, ada yang pro dan tak sedikit pula yang kontra.
Artinya, banyak masyarakat yang setuju dan banyak pula yang tidak setuju. Itu wajar. Namun, jika memang benar benar mau diterapkan saya yakin lama lama akan terbiasa juga menggunanakan tas belanja non plastik.
Jalan Keluar
Kantong plastik semakin hari akan semakin bertambah jika tidak ada usaha mencari solusi pengganti tas dalam belanja. Jika saja ketika saat hendak belanja mau membawa tas dari rumah pastilah sedikit bisa mengurangi penambahan sampah yang ditimbulkan dari kantong plastikk tersebut.
