Opini Hukum: Menilik Revisi Undang-Undang TNI Yang Sarat Akan Penghianatan Terhadap Reformasi
Almendo Bastian Colling(221010200242)
Dosen Pengampuh: Turnya S.H.,M.H
Selayang pandang atas konsepsi negara hukum Indonesia, yang telah dicetuskan oleh para pendiri bangsa (Founding Fathers). Kualifikasi sebagai negara hukum termuat dengan jelas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, antara lain di tegaskan, bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar pada hukum (Rechtstaats) dan bukan negara yang berdasar pada kekuasaan belaka (machtsstaats). Negara hukum Indonesia didasarkan pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila sila pancasila sebagai dasar filosofi dan ideologi dalam kehidupan berbangsa dan berpemerintahan.
Reformasi birokrasi pemerintahan Negara Republik Indonesia 21 mei 1998 dengan ditandai lengsernya kepemimpinan Presiden Soeharto sebagai tabir yang membuka pintu kegelapan menuju pada terang. Namun pada pijakan yang 26 tahun berjalannya reformasi seakan kabur dari pada jalan yang terang sebelumnya dengan ditandai berbagai nuansa kebijakan yang sangat membingungkan.
Jakarta 28 mei, melalui lembaga legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat dengan penuh inisiatif telah melakasanakan atas revisi undang-undang TNI no 34 tahun 2004.
Beberapa pasal yang direvisi antara lain;
Batas Usia Pensiun
RUU TNI, Pasal 53 ayat (1) mengatur usia pensiun TNI dari yang semula bagi perwira 58 tahun menjadi 60 tahun bagi bintara dan tamtama yang semula 53 tahun menjadi 58 tahun.
Pada pasal yang sama ayat (2) mengatur bagi jabatan fungsional, prajurit dapat melaksanakan dinas hingga usia maksimal 65 tahun.
Perluasan Kedudukan Bagi Prajurit Aktif Di Kementrian Negara
Pasal 47 ayat (2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan presiden. Yang mana frasa di atas ditambahkan dengan, “serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan presiden”.
Hemat saya berdasarkan runutan persoalan kebijakan yang dikeluarkan oleh badan legislatif sejatinya ini sangat terburu buru, entah apa yang sedang mereka kejar akankah atas kepentingan sendiri ataukah golongan tertentu. Pasalnya revisian Undang-Undang TNI bukan menjadi hal yang urgensi karena masih begitu banyak kepentingan sosial yang harus segera diselesaikan.
Tentara Nasional Indonesia merupkan alat negara yang mana hal ini di tegaskan pada Pasal 5 di bab ke IV tentang Peran, Fungsi dan Tugas yang mana TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
Yang kemudian di pertegas pada Pasal 6 ayat (1) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai: a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
Berangkat dari runutan pasal di atas, artinya sebagai alat negara tentunya setiap kalangan anggota TNI dari prajurit sampai perwira tinggi harus adanya bentuk pertanggungjawaban terhadap instansi, dan negara yang selalu membutuhkan. Maka dari itu, Regenerasi harus senantiasa dilakukan untuk menggantikan ataupun mengisi posisi strategis bagi anggota yang telah selesai dalam usia produktif kerjanya, bukan sebaliknya dengan menambahkan masa usia pensiun. Karena lebih di kahawtirkan ialah usia pensiun yang di tambahkan malah mengganggu kinerja, bahkan terjadinya penumpukan prajurit maupun perwira yang akhirnya dapat menggangu stabillitas dan kualitas dari tiap satuan kinerja TNI itu sendiri.
Pada persoalan yang kedua dimana atas perluasan dari ruang lingkup bagi kedudukan prajurit aktif sangatlah di pertanyakan, kenapa harus demikian untuk bermanufer sedemikian rupa? Padahal setiap instansi sudah di berikan kedudukan, fungsi dan perannya masing-masing yang artinya secara konstitusional asas proporsionalitas itu berlaku atas haknya sebagai prajurit, demikian juga kewajiban yang harus di jalankan sebagai prajurit.
Hal ini sebagamaina yang di tegaskan pada pasal Pasal 47 ayat(1) bahwasannya Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
Kontraversi atas hasil revisian pasal ini dengan memberikan ruang kedudukan prajurit di bebrapa lembaga kementrian semakin mengundang ketakutan-ketakutan di masa lampau yang seakan mencuat kembali, dalam artian Tentara Nasional Indonesia kembali mengambil alih beberapa kedudukan yang seharusnya di isi oleh ASN non militer yang layaknya memiliki dwifunsi seperti di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Ketakutan akan kembalinya dwifunsi TNI melalui RUU revisi ini seakan melakukan penghianatan terhadap reformasi 1998, yang mana atas jabatan strategis yang di isi oleh TNI sebagaimana yang di rumuskan pada isi pasal 47 ayat (2) revisi dengan penambahan diksi “serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan presiden” hal ini akan membuat partisipasi publik semakin minim, dan atas kebebasan publik itu sendiri akan semakin di kekang, di batasi oleh aturan militer itu sendiri,layaknya Orde Baru.
RUU revisi TNI no 34 tahun 2004 harus segera dibatalkan karena atas penilaian masyarakat, hal ini tidak adanya pertimbangan yang matang, dan minimnya keterlibatan publik. Terlihat bahwa lembaga legislatif dalam hal ini DPR tergesah-gesah dalam mengambil inisiatif yang seakan “ada Udang di balik Batu”.
Maka dari itu, hemat yang dapat di sampaikan adalah jika sejatinya seorang prajurit TNI aktif yang sekiranya untuk mau bergabung dalam instansi lain baik dari posisi jabatan kementrian dan lainnya sudah selayaknya dan seharusnya melalui prosedur hukum yang tertulis ataupun yang berlaku.
Konklusi pembahasan, Reformasi birokrasi pemerintahan Negara Republik Indonesia 21 mei 1998 sudah selayaknya menjadi pembelajaran dan pertimbanagan bagi lembaga legislatif dalam membuat kebijakan maupun merevisi atas beberapa ketentuan perundang-undangan, dan dalam tindakannya masyarakat yang harus menjadi saksi atas bukti eksistensi dari Demokrasi serta menjujung tinggi nilai-nilai dari Pancasila. Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berangkat dari rakyat oleh rakyat serta mengabdi untuk rakyat dan bukan untuk alat yang di politisasi.
Perlu di ketahui RUU TNI no 34 tahun 2004 masih dalam tahapan revisi, dan belum masuk pada tahap penetapan/pengesahan untuk di berlakukan. Ini merupakan murni dari bentuk pendapat sebagaimana eksistensi Demokrasi, dan jaminan konstitusional yang di pertegas pada pasal 28F dan 28 E UUD 1945 atas penyampaian suatu pendapat yang di jamin oleh negara serta hak atas setiap orang untuk bersuara dengan mengeluarkan ide dan gagasan sebagai cermin dan representasi Hak Asasi Manusia.
