Bahkan, sejumlah proyek infrastruktur malah mengalami masalah. Mulai dari mangkraknya kereta api cepat Jakarta-Bandung, runtuhnya jalur kereta api Soekarno Hatta, robohnya bangunan tol Becakayu, dan lain-lain. Meski memang sejumlah ruas tol bertambah dan perbaikan jalan di trans Papua dan Kalimantan. Akan tetapi ini belumlah cukup.
Yang paling krusial bagi saya kepastian hukum yang seperti menyasar hanya kalangan tertentu saja. Sebagai bukti dan paling nyata adalah kasus Novel Baswedan yang pada 11 April mendatang akan memasuki satu tahun tapi belum terungkap. Bahkan, pelakunya masih bebas berkeliaran. Tentu ini PR besar.
Sehingga, saya secara pribadi berkesimpulan bahwa pertarungan Pilpres 2019 mendatang lebih berat bagi PDIP, Megawati dan Jokowi. Sebab tentu rakyat sebagai pemilih telah punya dasar untuk memberikan pilihan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Jika sebelumnya PDIP, Megawati, dan Jokowi sangat bebas untuk memberikan janji politik karena telah bersama rakyat selama 10 tahun sebagai partai oposisi yang kemudian memabukkan rakyat untuk memberikan dukungan, maka untuk Pilpres 2019 harus bersiap untuk ditagih janji.
Apalagi warning sudah sangat jelas bagi PDIP, Megawati dan Jokowi pada Pilkada DKI Jakarta lalu. Dimana usungan PDIP yang berstatus sebagai incumbent bertekuk lutut dihadapan partai oposisi. Kupikir hasil Pilkada DKI Jakarta ini masih kartu kuning.
Akan tetapi, jika pada Pilkada serentak 2018 yang akan berlangsung pada 27 Juni mendatang jagoan-jagoan PDIP yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera kembali kalah. Maka kupikir itu sudah masuk kartu merah. Artinya, PDIP, Megawati, dan Jokowi sudah kalah secara psikologis. Khusus di Jateng dimana PDIP mengusung Ganjar Pranowo terus ditekan dengan isu korupsi.
Bagaimana pun itu, politik tetaplah politik. Apapun itu, semuanya masih bisa terjadi. Kata sejumlah politisi yang sering saya ajak berdiskusi di Makassar "Dalam kontetasi politik, lebih baik menang curang daripada kalah curang". Kupikir ini "realistis" secara politik. Entahlah.
