Menahan Laju Kemiskinan, Mungkinkah?

Badan Pusat Statistik merilis angka kemiskinan terbaru edisi Maret 2020. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang atau sebesar 9,78 persen. Bertambah 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap maret 2019.

Kasus pertama virus corona ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. TIga bulan kemudian, yakni pada Maret 2020, organisasi dunia WHO mengumumkan virus corona sebagai pandemik dan dikenal dengan nama Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pasalnya, virus ini menyebar sangat cepat ke berbagai negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia.

Terhitung sejak maret 2020, pemerintah nasional dan daerah memberlakukan berbagai kebijakan untuk meredam penyebaran virus. Diantaranya kegiatan belajar-mengajar dari rumah bagi anak sekolah. 

Sementara itu, para ASN dan beberapa karyawan swasta diperbolehkan untuk bekerja dari rumah. Kebijakan ini melengkapi aturan pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa kabupaten/kota di Indonesia sejak bulan Maret 2020. 

Bahkan Provinsi DKI Jakarta Kembali memberlakukan PSBB seiring masih tingginya temuan kasus terkonfirmasi positif covid-19 pada awal September 2020.

Dengan adanya kebijakan pembatasan itu, otomatis mempengaruhi kondisi perekonomian. Dimana ekonomi nasional tumbuh negatif atau kontraksi pada kuartal kedua tahun ini. Daya beli masyarakat menurun drastis. Gelombang PHK meningkat. 

Angka kemiskinan juga ikut menanjak setelah menyentuh angka satu dijit dua tahun lalu. Jika masih kontraksi pada kuartal ketiga dan keempat, perekonomian nasional terancam mengalami resesi.  
BPS telah merilis data kemiskinan hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) periode bulan Maret 2020. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang atau sebesar 9,78 persen. Bertambah 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap maret 2019. 

Jika dirunut lebih jelas, survei kemiskinan BPS ini berlangsung pada bulan Maret dimana pandemi covid-19 baru saja terdeteksi di Indonesia. Kebijakan bekerja dari rumah dan belajar dari rumah baru diketuk palu pada pertengahan Maret. 

Tingkat kemiskinan sudah melonjak pada awal wabah itu. Tentu menjadi penting untuk menunggu data kemiskinan periode September 2020 mendatang. Data tersebut akan memberikan gambaran pengaruh pandemi sejak awal tahun hingga menjelang kuartal ketiga.

Dari data laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) menurut pengeluaran diketahui bahwa komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi sebesar -5,51 persen.

Padahal selama ini perekonomian ditopang oleh konsumsi masyarakat. Angka ini memberikan sinyal kuat terjadinya penurunan daya beli yang cukup signifikan.

Dalam mengatasi persoalan turunnya daya beli, pemerintah telah menyalurkan bantuan langsung tunai senilai triliunan rupiah. Dana desa pun tidak terlepas dari skema bantuan bagi masyarakat terdampak wabah covid-19. 

Namun, Program Jaring Pengaman Sosial yang telah dikucurkan oleh pemerintah belum mampu untuk menyelamatkan ekonomi nasional dari kontraksi laju pertumbuhan pada triwulan kedua.
Tidak berhenti sampai semester pertama saja, BLT covid-19 masih berlanjut hingga tahun depan. 

Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan tunai kepada karyawan swasta bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan untuk memacu perekonomian kuartal ketiga. Bantuan ini dapat membantu pekerja swasta yang dirumahkan dan dipotong upahnya akibat wabah virus corona. Dengan syarat tambahan pekerja tersebut harus terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Menjaga daya beli masyarakat memang menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Ini dapat sedikit meredam naiknya angka kemiskinan akibat lesunya perekonomian. 

Terutama penduduk kelompok hampir miskin yang mencapai 12,15 juta orang pada Maret 2019. Mereka ini adalah kelompok yang rentan menjadi miskin jika daya beli terus tergerus akibat wabah covid-19.

Pemerintah diharapkan mampu menjaga stok pangan dengan harga terjangkau. Terutama beras yang masih menjadi penyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan. Segala kebijakan yang bertujuan menjaga daya beli harus beriringan dengan disiplin masyarakat dalam mentaati protokol covid-19. 

Misalnya dengan memakai masker dalam beraktifitas sehari-hari. Sudah sepatutnya kebijakan pencegahan penyebaran covid19 dilakukan beriringan dengan penyelamatan ekonomi. Dengan penyelamatan nyawa manusia lebih diprioritaskan.