Tak ayal jika rokok menjadi komoditas nomor dua yang sangat berpengaruh terhadap garis kemiskinan setelah beras. Hal seperti ini yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pihak penentu kebijakan di lapangan.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah pusat telah melakukan pemutakhiran data melalui pemerintah daerah. Â Kewenangan diberikan kepada pemerintah di tingkat desa dan kelurahan dalam memperbaiki data penerima PKH. Namun, kebijakan ini masih harus terus dikawal. Aroma politis dalam pemutakhiran data ditengarai terjadi. Ini yang harus dilaporkan jika masih terjadi di tingkat bawah.
Belakangan ini tersiar kabar kerjasama antara Kemensos dengan Kepolisian dalam mengawal dana PKH agar tepat sasaran. Langkah ini sangat tepat untuk memperbaiki skema peyaluran dana agar tidak dinikmati oleh orang-orang yang tidak berhak menerimanya. Tentu saja tetap harus hati-hati untuk mencegah terjadinya gelombang protes dari elemen masyarakat tertentu.
Keberhasilan program PKH dalam memutus rantai kemiskinan dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan ke satu digit. Terendah dalam sejarah. Jangan biarkan pemerintah bergerak sendirian. Pengawasan ketat perlu dilakukan oleh semua pihak mengingat dana bantuan ini berasal dari rakyat. Kita berharap dana bantuan tidak diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Dengan penyaluran dana bantuan yang tepat sasaran, harapan pemerintah dan tentu saja harapan kita semua untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan itu dapat terwujud. Kemiskinan tidak lagi menjadi komoditas jualan politik.
Kemiskinan tidak sekadar menjadi bahan obrolan di ruangan pertemuan mewah. Tetapi kemiskinan betul-betul dientaskan melalui program-program yang telah direncanakan. Dan menyentuh orang-orang kecil, masyarakat miskin, yang benar-benar membutuhkan uluran tangan dari pihak lain.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
